JAKARTA — Gelombang penolakan kembali mengguncang Kalideres. Ratusan warga RW 017 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, turun ke jalan, Sabtu (28/2/2026), menolak keras pembangunan rumah duka dan krematorium Swarga Abadi di Jalan Utan Jati.
Aksi ini bukan yang pertama. Ini jilid kedua. Dan suaranya makin lantang.
Di tengah teriakan dan spanduk penolakan, warga menyampaikan ultimatum terbuka kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Mereka meminta proyek tersebut dihentikan permanen, bukan sekadar ditutup sementara.
“Pak Gubernur, ini rumah kami, masa depan anak-anak kami. Jika aspirasi kami tidak didengar, kami sepakat pada Pilgub tidak akan pilih bapak kembali!” kata Budi Switarno, perwakilan RW 017
Enam RW Bergerak, Tekanan Makin Meluas
Koordinator warga, Budiman Tandiono, menegaskan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar warga RW 012 dan RW 019 Pegadungan.
“Ini demonstrasi kedua. Kami akan terus kawal sampai pembangunan rumah duka Swarga Abadi dihentikan secara permanen,” tegasnya.
Menurut warga, sedikitnya enam RW terdampak langsung. Mereka menilai lokasi pembangunan berada di kawasan padat penduduk dikelilingi rumah warga di sisi depan, belakang, kiri, dan kanan.
Soroti Izin dan Dugaan Pelanggaran
Tak hanya soal lokasi, warga juga mempertanyakan legalitas proyek. Mereka mendesak audit menyeluruh terhadap izin yang diterbitkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata).
Budiman menyebutkan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut telah keluar, namun warga meragukan kelengkapan dokumen lingkungan.
“Kalau benar PBG sudah terbit, mana AMDAL-nya? Mana UPL-nya? Ini kawasan padat penduduk. Tidak sesuai Perda. Bahkan ini dulunya fasum-fasos untuk olahraga dan ruang terbuka hijau,” ujarnya.
Warga meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang menerbitkan izin. Mereka menduga ada kejanggalan dalam proses administrasi.
Ditutup Sementara, Warga Tak Puas
Sebelumnya, pemerintah kota disebut telah menutup sementara aktivitas pembangunan. Namun warga menilai itu belum cukup.
“Kami berterima kasih kepada Ibu Wali Kota atas responsnya. Tapi kami minta bukan ditutup sementara harus dihentikan selamanya,” kata Budiman disambut teriakan, “Setuju!”
Tekanan Politik Menguat
Langkah warga tak berhenti di jalan. Mereka telah menyurati DPRD DKI Jakarta dan mengaku sudah diterima Fraksi PDIP, serta menunggu agenda di Komisi A.
Tak hanya itu, warga juga memberi sinyal tegas: sikap politik pada pemilihan mendatang bisa berubah jika aspirasi diabaikan.
Aksi pun ditutup dengan pekikan lantang:
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Merdeka! Merdeka! Merdeka!”
Gelombang penolakan di Kalideres kini memasuki babak baru. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan menghentikan proyek ini secara permanen, atau justru konflik sosial kian membesar?***
