JAKARTA – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menandatangani kesepakatan bersama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi DKI Jakarta guna memperkuat jaminan keamanan pangan di wilayahnya, Selasa (31/3).
Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, menegaskan langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan standar pangan, tidak hanya dari sisi ketersediaan tetapi juga aspek keamanan konsumsi masyarakat.
“Jakarta memiliki tuntutan lebih tinggi. Bukan hanya memastikan stok pangan tersedia, tetapi juga harus dipastikan aman untuk dikonsumsi,” ujar Arifin di Gedung Jakarta Creative Hub.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha. Ia juga menekankan pentingnya peran komunitas di tingkat bawah, seperti kelurahan, pasar, dan sekolah dalam mendukung pengawasan tersebut.
Pemkot Jakpus, kata dia, akan melibatkan berbagai pihak, termasuk suku dinas terkait, pelaku UMKM, sektor ketahanan pangan, hingga PD Pasar Jaya untuk memastikan distribusi pangan berjalan sesuai standar keamanan.
Di sisi lain, Kepala BBPOM DKI Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar, menyebut pendekatan berbasis komunitas akan menjadi strategi utama dalam implementasi program ini.
BBPOM, lanjutnya, akan membentuk kader pengawas pangan di tingkat kelurahan, pasar, dan sekolah. Para kader tersebut nantinya akan dibekali pelatihan teknis (bimtek) guna meningkatkan kapasitas pengawasan di lapangan.
“Intervensi ini berbasis komunitas. Kita akan libatkan PKK dan unsur masyarakat lainnya, sekaligus memberikan pembekalan agar pengawasan pangan bisa berjalan lebih efektif,” kata Sofiyani.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap sistem pengawasan pangan di Jakarta Pusat semakin terstruktur dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga risiko peredaran pangan tidak aman dapat ditekan.
