Yudhie Haryono: Ekonomi Heterodoks Jadi Kunci Lepas dari Ketergantungan

- Jurnalis

Senin, 19 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Yudhie Haryono, CEO Nusantara Centre, menunjukkan buku Kritik Ekonomi Politik karya Karl Marx. Yudhie mendorong pengembangan ekonomi heterodoks sebagai alternatif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial di Indonesia.

Foto: Yudhie Haryono, CEO Nusantara Centre, menunjukkan buku Kritik Ekonomi Politik karya Karl Marx. Yudhie mendorong pengembangan ekonomi heterodoks sebagai alternatif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial di Indonesia.

Yudhie Haryono | CEO Nusantara Centre

okjakarta.com – Jika warisan ekonomi ortodok hanya “ketergantungan” dan banjirnya oligarki, apa yang harus kita lakukan? Balik arah dan “turn around” ke ekonomi konstitusi. Ini adalah perubahan total dari kondisi buruk, rugi, krisis (ketergantungan) dan konglomerasi, plutokrasi, partaikrasi (oligarki) menuju situasi yang sukses, menguntungkan, stabil dan waras.

Kita bisa menyebutnya dengan ekonomi heterodoks. Itulah ekonomi alternatif, jenius, pluralis dan solutif. Ekonomi ini berkutat pada lima kerangka analisis: sejarah, sistem alam, ketidakpastian, kekuasaan dan konfigurasi sampai menghasilkan kedaulatan, kemartabatan, keadilan, kesederajatan serta kebahagiaan bersama.

Tentu saja, di arena global, agenda ekonomi heterodoks adalah menantang dominasi mazhab neoliberal dan ekonomi arus utama (neoklasik) guna membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpusat pada pemenuhan kepentingan umum. Agenda ini jadi kebutuhan final agar semesta kembali harmoni, sejati dan saling menghormati.

Karenanya, ekonomi heterodoks merupakan payung bagi berbagai mazhab alternatif (seperti Pasca-Keynesian, Marxis, Institusional, Ekologis, Feminis, Pancasilais, Konstitutif). Agenda praksisnya mencakup transformasi konseptual (das sollen) hingga kebijakan praktis (das sein).

Beberapa agenda penting ekonomi heterodoks adalah: Pertama, fokus pada penyediaan kepentingan umum. Berbeda dengan ekonomi ortodoks yang berfokus pada pilihan individu dalam kondisi kelangkaan, agenda utama heterodoks mendefinisikan ekonomi sebagai proses penyediaan kepentingan umum. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana masyarakat memproduksi dan mendistribusikan barang untuk mempertahankan kehidupan manusia, dengan mempertimbangkan variabel budaya, sejarah, kelas sosial, dan kelembagaan yang menghasilkan keadilan sosial dan kebahagiaan umum.

Kedua, menghapus ketimpangan dan mendistribusikan kekuasaan. Ekonomi heterodoks menolak anggapan bahwa pasar bebas akan selalu menghasilkan keseimbangan yang adil secara otomatis. Karenanya, ekonomi heterodoks mendorong analisis terhadap: 1)Relasi kuasa: Membongkar kepentingan politik dan kekuasaan di balik kebijakan ekonomi (siapa yang mengendalikan modal, teknologi, dan ke mana surplus mengalir); 2)Redistribusi kekayaan: Mengadvokasi regulasi ketat, intervensi negara, serta reformulasi pajak demi mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Ketiga, keberlanjutan lingkungan yang manusiawi. Ekonomi heterodoks menolak agenda pertumbuhan ekonomi tanpa batas (infinite growth) yang mengabaikan kapasitas bumi. Karenanya, ekonomi heterodoks mengintegrasikan batas ekologis ke dalam model ekonomi, guna memastikan aktivitas produksi tidak merusak lingkungan demi keuntungan jangka pendek.

Keempat, meyakini pluralisme metodologis. Ekonomi heterodoks membuka ruang bagi metodologi riset di luar pemodelan matematika linier yang kaku: ekonometrik. Pendekatan ekonomi heterodoks menggabungkan ilmu ekonomi dengan disiplin lain seperti sosiologi, psikologi, sejarah, dan antropologi agar dapat memahami krisis ekonomi nyata secara lebih komprehensif sambil menyodorkan solusi.

Kelima, kontekstualisasi ekonomi dan politik di negara masing-masing. Ekonomi heterodoks meyakini kejeniusan lokal yang sudah teruji di masing-masing negara. Dalam konteks nasional (seperti wacana yang berkembang di Mazhab Tebet atau pemikiran berbasis Konstitusi), agenda heterodoks diterjemahkan sebagai upaya membangun kedaulatan dan kemartabatan ekonomi.

Para ekonom heterodoks mendorong pemerintah bertindak sebagai regulator yang berkeadilan (melalui gotong royong dan kekeluargaan) demi memastikan kekayaan alam dikelola oleh dan untuk rakyat, bukan membiarkan negara menjadi kompetitor bagi rakyatnya sendiri dan tidak menyerahkannya ke konglomerat, oligark dan penguasa bisnis hitam lainnya.

Kita sadar, ekonomi yang kini berlangsung adalah ekopol pemiskinan, pembodohan dan penyakitan. Maka, ekonom heterodoks bekerja dalam roadmap panca dharma, yaitu: rekonstitusi, renasionalisasi, rekapitalisasi, restrukturalisasi, dan reindustrialisasi.

Dalam konteks sosial politik, ekonom heterodoks menyajikan ekopol harmoni, konsensual, damai dan tenang; lingkungan yang aman dan nyaman; hubungan antar manusia yang harmonis dan saling menghormati serta berwatak theo-antro-eco sentris.

Singkatnya, ekonomi heterodoks terus berpikir, menulis dan merumuskan ilmu pengetahuan ekonomi dan politik yang berkeadilan, berspiritual, berkemakmuran dan berdaulat agar jadi nalar sadar waktu. Juga menjadi ilham peracik kedalaman peradaban. Tentu harus sambil diingat bahwa, “pertarungan ilmu ekopol sebenarnya pertempuran energi. Sebuah kisah dan epik panjang yang terkadang tak disadari.

(Helmi AR)

Berita Terkait

Membaca Jejak Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BNPB – Pulang Merawat Kepercayaan
Vonis Khariq Anhar dan Batas Kebebasan Berekspresi: Ketika Meme Berhadapan dengan Hukum Pidana
Ekonomi Indonesia di Persimpangan: Antara Konstitusi, Modal, dan Kekuasaan
Kontestasi Hukum Negara, Agama, dan Adat: Siapa yang Berhak Menentukan Keadilan?
Prabowo Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri, Konsolidasi Elite atau Penguatan Profesionalisme?
Hukum Tegak, Rasa Aman Pulang: Ketika Publik Menagih Keadilan
Ketika Korupsi Merampas Masa Depan, Bagaimana Islam Memandang Hukuman bagi Koruptor?
Ketika Kontrak Digital Jadi Sumber Sengketa, Benarkah Konsumen Paham yang Disetujui?
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 11:54 WIB

Yudhie Haryono: Ekonomi Heterodoks Jadi Kunci Lepas dari Ketergantungan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 19:03 WIB

Membaca Jejak Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BNPB – Pulang Merawat Kepercayaan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 13:23 WIB

Vonis Khariq Anhar dan Batas Kebebasan Berekspresi: Ketika Meme Berhadapan dengan Hukum Pidana

Jumat, 9 Oktober 2026 - 22:18 WIB

Ekonomi Indonesia di Persimpangan: Antara Konstitusi, Modal, dan Kekuasaan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 16:16 WIB

Kontestasi Hukum Negara, Agama, dan Adat: Siapa yang Berhak Menentukan Keadilan?

Berita Terbaru