opini
Lukman Hakim
– Kantor Hukum Filants Lawfirm
– Pemerhati Rumah Tangga Rakyat Indonesia
JAKARTA — Vonis lima bulan penjara terhadap mahasiswa Universitas Riau, Khariq Anhar, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 Oktober 2026, membuka kembali perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi di Indonesia. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin terhubung dengan ruang digital, putusan ini bukan sekadar perkara hukum atas sebuah meme, melainkan juga ujian bagi demokrasi dalam melindungi kritik dan pendapat warga negara.
Khariq dinyatakan bersalah dalam perkara manipulasi teks pada konten digital yang berkaitan dengan demonstrasi Agustus 2025. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Perkara tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara dapat membatasi ekspresi digital tanpa mengikis hak masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kekuasaan?
Pertanyaan itu penting karena meme telah menjadi bagian dari komunikasi politik modern. Melalui gambar, teks, satire, dan humor, masyarakat menyampaikan kegelisahan, kritik, bahkan penolakan terhadap kebijakan publik. Formatnya mungkin sederhana, tetapi pesan yang dibawanya dapat menjadi bagian dari dinamika demokrasi.
Namun, kebebasan berekspresi bukan berarti setiap tindakan mengubah atau menyebarkan informasi digital otomatis memperoleh perlindungan hukum. Manipulasi konten yang menyesatkan atau melanggar hak orang lain tetap dapat menimbulkan persoalan hukum. Persoalannya terletak pada bagaimana membedakan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana dengan ekspresi yang berada dalam ruang kritik sosial dan politik.
Di titik inilah ketelitian penegakan hukum menjadi penting.
Ketika Meme Menjadi Persoalan Hukum
Kasus Khariq mengingatkan publik bahwa aktivitas di ruang digital tidak terlepas dari konsekuensi hukum. Akan tetapi, pemidanaan juga tidak semestinya hanya bertumpu pada kenyataan bahwa sebuah gambar atau teks telah diubah.
Unsur tindak pidana harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk kesengajaan, sifat perbuatan tanpa hak, serta terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan.
Konteks pembuatan dan penyebaran konten juga patut menjadi bagian dari penilaian. Apakah konten dibuat untuk menyesatkan publik, menyerang hak seseorang, atau menyampaikan satire dalam perdebatan politik? Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan melihat bentuk visual sebuah unggahan.
Konteks memang bukan alasan untuk membenarkan setiap manipulasi informasi. Namun, konteks diperlukan agar hukum tidak diterapkan secara serampangan terhadap berbagai bentuk komunikasi digital yang memiliki tujuan dan dampak berbeda.
Dalam negara demokratis, penegakan hukum harus mampu membedakan kritik yang sah dari tindakan yang benar-benar memenuhi unsur pidana. Kegagalan membedakan keduanya berisiko mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kekuasaan.
Membandingkan Putusan, Menguji Konsistensi Hukum
Perdebatan mengenai perkara Khariq juga dapat dilihat melalui sejumlah perkara lain yang melibatkan ekspresi digital dan kritik terhadap pejabat publik.
Pada 28 Desember 2022, Roy Suryo dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara dalam perkara meme stupa Candi Borobudur yang menyerupai wajah Presiden Joko Widodo. Perkara tersebut berkaitan dengan dakwaan mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Sementara itu, dalam perkara Fatiah Maulidiyanty, Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga dibebaskan dari seluruh dakwaan. Perkara tersebut berkaitan dengan pembahasan hasil kajian mengenai bisnis pertambangan dan situasi kemanusiaan di Papua dalam konten yang turut menyinggung pejabat publik.
Ketiga perkara itu memiliki objek, dakwaan, dan unsur hukum yang berbeda. Karena itu, perbandingan tidak tepat jika hanya didasarkan pada berat-ringannya hukuman atau sama-sama melibatkan konten digital.
Meski demikian, ketiganya memperlihatkan pentingnya konsistensi dalam menguji unsur pidana, menilai konteks, dan memastikan bahwa setiap putusan memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan undang-undang. Kepastian juga menuntut penerapan aturan yang cermat, transparan, dan tidak mengabaikan karakteristik setiap perkara.
Kebebasan Berekspresi Bukan Kebebasan Tanpa Batas
Konstitusi Indonesia memberikan landasan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sementara itu, Pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi.
Namun, konstitusi juga mengenal pembatasan hak. Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan harus memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang sah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Artinya, kebebasan berekspresi dan penegakan hukum bukan dua hal yang harus dipertentangkan secara mutlak. Keduanya harus berjalan dalam keseimbangan yang menjamin hak warga negara sekaligus melindungi kepentingan publik.
Persoalan muncul ketika penerapan hukum menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas antara kritik dan tindak pidana. Jika batas tersebut tidak dirumuskan dan diterapkan secara cermat, masyarakat dapat menghadapi ketidakpastian saat menyampaikan pendapat, terutama ketika kritik menyentuh persoalan politik dan kekuasaan.
Amnesty International Indonesia, melalui Manajer Medianya, Haeril Halim, turut mengkritik vonis Khariq sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Pandangan tersebut merupakan kritik dari organisasi hak asasi manusia yang patut menjadi bagian dari diskusi publik, meskipun penilaian yuridis atas putusan tetap harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta persidangan.
Karena itu, perhatian publik semestinya tidak berhenti pada pro dan kontra terhadap vonis. Hal yang juga penting ialah menguji argumentasi hukum yang mendasarinya, termasuk perbedaan pendapat hakim yang disebut dalam pemberitaan mengenai perkara tersebut.
Menguji Proporsionalitas Pemidanaan
Pemidanaan merupakan instrumen serius yang digunakan negara untuk menegakkan hukum. Oleh sebab itu, penerapannya perlu mempertimbangkan pemenuhan unsur pidana, tingkat kesalahan, tujuan pemidanaan, serta proporsionalitas sanksi.
Dalam perkara yang bersinggungan dengan kebebasan berekspresi, kehati-hatian menjadi semakin penting. Penegakan hukum harus memastikan bahwa tindakan yang dipidana benar-benar memenuhi unsur delik, bukan semata-mata dianggap bermasalah karena menimbulkan kontroversi atau berhubungan dengan kritik politik.
Ukuran keberhasilan penegakan hukum digital bukan banyaknya unggahan yang dapat dijerat pidana. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan negara menegakkan hukum secara tepat tanpa menghilangkan ruang bagi kritik, satire, dan perbedaan pendapat.
Prinsip ini tidak berarti memberikan kekebalan hukum kepada pembuat konten digital. Sebaliknya, prinsip tersebut menuntut standar pembuktian dan argumentasi hukum yang kuat agar setiap pemidanaan dapat diuji secara terbuka.
Publik juga perlu memperoleh ruang untuk memahami pertimbangan hakim secara utuh. Transparansi dalam penjelasan putusan akan membantu masyarakat menilai apakah hukum telah diterapkan sesuai unsur delik, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan.
Demokrasi Membutuhkan Batas yang Jelas
Vonis terhadap Khariq Anhar pada akhirnya menghadirkan pertanyaan yang lebih luas daripada nasib seorang mahasiswa. Perkara ini menyentuh hubungan antara kekuasaan negara, perkembangan teknologi, dan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.
Di era digital, satu unggahan dapat menyebar dalam hitungan detik dan menjangkau jutaan orang. Risiko penyalahgunaan informasi memang nyata. Namun, risiko tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.
Negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum. Pada saat yang sama, negara juga harus memastikan bahwa instrumen hukum tidak digunakan secara tidak proporsional sehingga menimbulkan ketakutan untuk menyampaikan kritik.
Demokrasi tidak menuntut pembiaran terhadap manipulasi informasi. Sebaliknya, demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang tegas sekaligus terukur, dengan batas yang jelas antara ekspresi yang dilindungi dan perbuatan yang dapat dipidana.
Pada akhirnya, persoalan utama dalam perkara Khariq bukan semata-mata apakah sebuah meme boleh diubah atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar ialah bagaimana hukum memastikan bahwa setiap pembatasan kebebasan berekspresi memiliki dasar yang kuat, pembuktian yang ketat, dan sanksi yang proporsional.
Sebab, ketika batas antara kritik dan tindak pidana tidak diterapkan secara hati-hati, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Seluruh masyarakat dapat ikut mempertanyakan seberapa aman ruang demokrasi bagi mereka yang ingin menyampaikan pendapat.
Dalam demokrasi yang sehat, hukum harus mampu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi tanpa menjadikan kritik sebagai sesuatu yang menakutkan.
