Jakarta – Tersingkirnya Darmawan Prasodjo alias Darmo setelah 5 tahun menguasai singgasana Direktur Utama PT PLN (Persero), kabarnya berdampak besar pada top manajemen yang selama ini dikuasai oleh kaki tangannya. Tidak hanya dari kalangan pegawai organik, pejabat yang masuk ke PLN lewat jalur politik dan profesional hire (pro-hire) dikabarkan mulai kasak-kusuk.
Terlebih bagi Wadirut PLN Yusuf Didi Setiarto yang selama ini dikabarkan sebagai pengendali perusahaan. Menurut informasi, mantan Deputi II KSP di Rezim Presiden Jokowi itu mulai uring-uringan karena Suroso Isnandar yang selama ini anak buahnya di jajaran Direksi, justru kini menjadi atasannya.
Merespons hal tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) H Teuku Yudhistira mengungkapkan, hal itu sangat wajar terjadi. Apalagi sang Wadirut sebelumnya disebut-sebut sangat ambisi untuk duduk sebagai Dirut PLN jika Darmawan Prasodjo lengser. Sayangnya, targetnya meleset.
“Skemanya memang seperti itu, habis 5 tahun Darmo (Darmawan Prasodjo) menjabat, Yusuf Didi yang diberi panggung berikutnya. Tapi karena gak jadi, wajarlah mereka panik. Karena, 5 tahun berkuasa dan sekarang jadi bawahan dari mantan bawahnya sendiri, secara psikologis terganggu,” ungkap Yudhis saat ditemui di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Apalagi, lanjut Yudhis, sejak posisi Wadirut diaktifkan dan Darmo menunjuk Yusuf Didi sebagai wakilnya, sudah menjadi rahasia umum ada skenario yang mereka mainkan dan semuanya terindikasi untuk melakukan praktik tercela di PLN.
“Ya selama ini kan kerajaan Darmo dan Yusuf Didi dengan circle-nya sudah menggurita. Apalagi yang pro hire yang tiba-tiba masuk PLN karena nepotisme dan tiba-tiba pula mendapat jabatan di top manajemen, pastinya mereka sangat kuat dan tidak terusik baik dari dalam yang sudah tertutup rapat dan dari eksternal yang sulit menembusnya,” paparnya.
Karena itu, demi demi perbaikan PLN, Yudhis mendesak agar Dirut PLN baru
secepatnya membersihkan PLN dari kroni-kroni Darmo yang saat ini masih bercokol, seperti Wadirut, Dirut PLN Icon, Kepala
Satuan Teknologi Informasi, dan lainnya yang diangkat oleh Darmo dengan sesuka hati, termasuk jajaran Executive Vice President (EVP) dan Vice Presiden (VP) di PLN.
“Ini langkah strategis ini sangat krusial dan penting bagi Dirut yang baru untuk menunjukkan powernya, siapa sekarang pengendali. Dan yang terpenting juga, agar di tangan Dirut yang baru, PLN dikelola oleh talenta yang profesional
berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan nepotisme. Semua memiliki hak untuk mendapatkan jabatan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dan yang terpenting juga, ke depan tidak ada lagi pejabat PLN yang berani aneh-aneh seperti pelecehan seksual ataupun menjadi pelaku kekerasan yang viral
beberapa waktu lalu,” urai Yudhis.
*Tindak Dugaan Korupsi di Proyek PLN*
Lebih jauh Yudhis menegaskan, di masa Darmo memimpin PLN, diduga tidak hanya Darmo yang memiliki modus pribadi
dalam proyek-proyek ketenagalistrikan. Modus pribadi lainnya pun mulai
merambah pada proyek pekerjaan
renovasi gedung kantor PLN seluruh
Indonesia yang diduga didalangi Yusuf Didi
“Informasi yang kami peroleh, pekerjaan renovasi kantor ini secara terpusat dibuat
kontraknya oleh Divisi Umum PLN melalui
skema penunjukan langsung kepada PT
Sinergi Properti Pratama (SPP) yang.merupakan anak usaha Dana
Pensiun PLN.
Namun, lanjut Yudhis, faktanya proyek tersebut l disubkontrakkan lagi
kepada perusahaan lain yang diduga
memiliki afiliasi dengan Yusuf Didi.
Tapi bukan Yusuf Didi namanya kalau tidak pandai bersiasat, agar terlihat bersih, pembuatan kontrak dilimpahkan kepada
bawahannya yakni EVP Umum PLN bernama Khairulllah, untuk
menandatangani kontrak pekerjaan
renovasi seluruh kantor PLN se Indonesia yang nilainya mencapai ratusan miliar. Tujuannya jelas, jika di kemudian hari muncul permasalahan hukum, maka yang bertanggung jawab bukan dirinya,” buka Yudhis.
“Pertanyaannya, tentu sangat
disayangkan apabila selevel pejabat EVP Umum mau menjadi tumbal atas perilaku korup oknum pimpinannya sepertinya yang sama sekali tak memiliki darah PLN?. Atau memang pejabat EVP Umum tersebut turut serta menikmati keuntungan pribadi dari pelaksanaan
pekerjaan renovasi kantor-kantor PLN tersebut. Tapi jika flashback sedikit, Khairullah ini setelah dicopot dari GM PLN UID Riau Kepri, dia punya hutang Budi sama Yusuf Didi. Tapi hanya 3 bulan fungsional, dia diberi jabatan empuk oleh Yusuf Didi menjadi EVP Umum. Mungkin hal begini merupakan kesepakatan bawah meja,” pungkasnya.
(Helmi AR)
