JAKARTA – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menerima laporan layanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anggota Bawaslu, Quin Pegagan. Laporan tersebut diserahkan langsung di Kantor Komisi Informasi, Gedung Graha Mental Spiritual, pada Kamis (27/2/2025).
Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, mengapresiasi penyerahan laporan layanan informasi publik dari PPID Bawaslu DKI Jakarta.
“Laporan ini semakin mengokohkan Bawaslu sebagai badan publik yang informatif serta menunjukkan komitmen dalam menyampaikan informasi secara cepat,” ujar Aang Muhdi Gozali, Komisioner KI DKI Jakarta.
Aang menjelaskan bahwa laporan layanan informasi PPID setiap badan publik merupakan kewajiban dan menjadi penilaian dalam pelaksanaan Monev mendatang.
Ia berharap Bawaslu DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Diharapkan Bawaslu DKI Jakarta dapat terus membumikan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Sejalan dengan pernyataan Aang, Quin Pegagan menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang tidak hanya dijamin oleh regulasi, tetapi juga harus dikemas secara menarik dan mudah dipahami oleh publik.
“Pengemasan informasi untuk publik sangat penting agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi yang tersedia,” ujar Quin.
Pada kesempatan yang sama, KI DKI Jakarta juga menyerahkan sertifikat hasil Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev), yang menegaskan status Bawaslu DKI Jakarta sebagai badan publik yang informatif.
Selain itu, Aang Muhdi Gozali menjelaskan hasil E-Monev keterbukaan informasi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kedua lembaga dalam memperkuat sinergi guna mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas bagi masyarakat DKI Jakarta,” tutupnya.
