JAKARTA, okjakarta.com – Pelaksanaan sidang kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota Jakarta Barat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025
Pemerintahan
Sidang kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 terus dikebut sesuai dengan bidang pembahasanya di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (26/3/2024).
Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Firmanuddin Ibrahim mengatakan sidang kelompok bidang pemerintahan dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat kota terdiri dari Sudin Gulkarmat, Kominfotik, Dukcapil, Satpol PP, Suban PAD, Bagian Kepegawaian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Kesbangpol, Inspektur Pembantu Kota, dan lainnya.
“Untuk sidang kelompok bidang pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat membahas sebanyak 71 usulan,” ujar Firmanuddin.
Untuk 71 usulan yang dibahas, diungkapkan Firmanuddin, terdiri dari 26 usulan langsung dan 45 usulan reses tahun 2023. Dan dari puluhan usulan salah satu yang difokuskan soal layanan penanggulangan kebakaran dengan baik dan cepat hingga kasus kebakaran di Jakarta Barat dapat diminimalisir.
“Dengan pembahasan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kasubag TU Sudis Gulkarmat Jakarta Barat, Puwaninggati menuturkan untuk usulan reses tahun 2025 diminta dibangun hidran mandiri. Dan untuk tahun 2024, Sudis Gulkarmat Jakarta Barat akan membangun satu titik hidran mandiri di Kelurahan Keagungan.
Selanjutnya, untuk usulan langsung diutarakan Purwaninggati, yaitu pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada wilayah yang rawan kebakaran. Yaitu, setiap RT akan diawaki oleh dua Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dengan dua unit APAR.
“Tahun 2024 sudah ada anggaran Rp 900 juta untuk mengadaan APAR. Dan untuk tahun 2025 juga diusulkan sebanyak 980 APAR hingga nantinya untuk dua periode tersebut akan ada sebanyak 2.000 APAR yang dibagikan ke masyarakat. Dan untuk pengisian APAR dari tahun 2023, 2024 dan 2025 juga sudah dianggarkan hingga masyarakat tidak perlu binggung. Dengan diadakannya redkar dan pembagian APAR tiap RT diharapkan kasus kebakaran dapat berkurang, termasuk korban jiwa dan harta benda,” tandasnya.
Sebagai informasi, selain bidang Pemerintahan, bidang Ekbang dan Kesra juga melakukan sidang kelompok di lantai 3 Subanppeda Jakarta Barat. Untuk bidang pembangunan dan perekonomian dipimpin Asisten Ekbang Setko Jakbar, Imron Sahrin bersama OPD terkait Sudis Perhubungan, Sudis Nakertransgi, Sudis PPKUKM, Sudis KPKP, Sudis Parekraf, UP PMPTSP dan Suban PAD Jakarta Barat membahas 904 usulan dari rembug RW, sementara usulan langsung bidang perekonomian 138 usulan dan pembangunan 50 usulan, dan untuk reses anggota dewan bidang perekonomian 111 usulan dan bidang pembangunan 301 usulan.
Sedang bidang Kesra dipimpin Adkesra Setko Jakbar, Amien Haji bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Sudis Sosial, Sudis Pora, Sudis Pusip, Sudis Pendidikan wilayah 1 dan 2, Sudis Kebudayaan, dan Sudis PPAPP Jakarta Barat membahas 216 usulan dari rembug RW di Jakarta Barat, sementara usulan langsung sebanyak 62 usulan, dan usulan reses tahun 2023 berkisar 384 usulan.
