JPU Ungkap Kejanggalan Investasi Asing dalam Sidang Korupsi Chromebook Kemendikbudristek

- Jurnalis

Jumat, 27 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady membeberkan sejumlah kejanggalan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady membeberkan sejumlah kejanggalan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady membeberkan sejumlah kejanggalan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Hal itu disampaikan JPU usai persidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Dalam persidangan, JPU menanggapi pernyataan saksi Khusnul Khotimah dari pihak Advan yang sempat meragukan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tahun 2025. Untuk menjaga transparansi persidangan, JPU meminta agar BAP fisik diperlihatkan langsung di hadapan majelis hakim.

Berdasarkan konfirmasi di persidangan, saksi akhirnya membenarkan bahwa tanda tangan dalam BAP tersebut merupakan miliknya. JPU menegaskan, proses penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan saksi pada Juli 2025 yang didampingi penasihat hukum. Dengan demikian, klaim saksi yang menyebut hanya menandatangani BAP pada 2023 dinilai tidak berdasar.

Sorotan Peran GoTo dan Google
Fakta persidangan juga mengungkap peran PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), induk perusahaan GoTo, serta keterlibatan modal asing dalam ekosistem proyek digitalisasi pendidikan tersebut. JPU memaparkan adanya kejanggalan pencatatan investasi senilai USD 786 juta yang dalam pembukuan domestik hanya tercatat senilai beberapa miliar rupiah.

JPU Roy Riady turut mengungkap pola hubungan yang disebut sebagai “simbiosis mutualisme” antara PT AKAB dengan Google Indonesia. Menurut JPU, integrasi layanan Google—seperti Google Maps dan berbagai fitur digital lainnya—ke dalam platform PT AKAB memberikan keuntungan bisnis bagi kedua belah pihak.

PT AKAB disebut menerima cashback sebesar 20 persen dari setiap penggunaan layanan Google melalui platform mereka. Sementara itu, Google memperoleh pendapatan berkelanjutan dari pembayaran jasa layanan oleh PT AKAB.

Namun, JPU menyoroti kontradiksi dalam laporan keuangan. Meski menerima cashback, PT AKAB dilaporkan terus mengalami kerugian operasional akibat beban cicilan bulanan kepada Google Indonesia yang nilainya mencapai jutaan dolar AS.

RUPS Sirkuler dan Dugaan Tanpa SOP Keuangan
Dari keterangan saksi notaris Jose, terungkap bahwa proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan secara sirkuler tanpa disertai bukti perjanjian (agreement) yang mendasari investasi besar tersebut. JPU juga menyoroti pengakuan pihak keuangan operasional yang menyebut perusahaan sebesar GoTo tidak memiliki Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan.

Kondisi tersebut dinilai tidak lazim bagi korporasi besar dan diduga membuka celah terjadinya penyimpangan. JPU bahkan mengungkap indikasi skema di mana perusahaan terus mencatatkan kerugian operasional, namun di sisi lain terjadi peningkatan nilai saham yang menguntungkan individu tertentu, termasuk terdakwa Nadiem Makarim.

Sangat janggal jika perusahaan besar yang mengelola dana jutaan dolar mengaku tidak memiliki SOP keuangan. Kami akan terus mengejar fakta-fakta terkait mekanisme kejanggalan investasi ini untuk membuktikan adanya kerugian negara,” tegas Roy Riady.

Persidangan dijadwalkan berlanjut pada agenda pemeriksaan saksi berikutnya guna memperkuat pembuktian terkait dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek digitalisasi pendidikan tersebut.

Berita Terkait

Wamenimipas dan Menimipas Puji Kuliner Lamoria, Produk Warga Binaan Lapas Perempuan Bandung Laris Terjual
Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang
Imigrasi Serang Ringkus Tiga WNA Pakistan, Diduga Salahgunakan Izin Tinggal untuk Jualan Peci Keliling
Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla, 104 Perusahaan Diselidiki
KUD Minanga Ogan Buka Suara soal Replanting Sawit Rp27 Miliar, Bantah Dugaan Kongkalikong dan Penyerobotan Lahan
Imigrasi Amankan 28 WNA di Bali, Diduga Terlibat Investasi Fiktif
Hari Bakti Imipas ke-2, Rutan Tanjung Pura Hadirkan Kepedulian bagi Warga dan Pengurus Masjid
Imigrasi Bali Deportasi 31 WNA, Terlibat Penyalahgunaan Izin Tinggal hingga Overstay
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 13:32 WIB

Wamenimipas dan Menimipas Puji Kuliner Lamoria, Produk Warga Binaan Lapas Perempuan Bandung Laris Terjual

Selasa, 17 November 2026 - 21:25 WIB

Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang

Senin, 16 November 2026 - 10:46 WIB

Imigrasi Serang Ringkus Tiga WNA Pakistan, Diduga Salahgunakan Izin Tinggal untuk Jualan Peci Keliling

Minggu, 15 November 2026 - 23:37 WIB

Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla, 104 Perusahaan Diselidiki

Sabtu, 14 November 2026 - 14:33 WIB

KUD Minanga Ogan Buka Suara soal Replanting Sawit Rp27 Miliar, Bantah Dugaan Kongkalikong dan Penyerobotan Lahan

Berita Terbaru