JAKARTA – Di tengah riuhnya perbincangan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul tawaran nama yang berbeda dari deretan tokoh politik yang selama ini beredar. Dar Edi Yoga, salah satu Pendiri Beranda Ruang Diskusi yang juga praktisi media, mengusulkan Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto sebagai figur alternatif untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI.
Usulan itu bukan sekadar menambah panjang daftar nama dalam bursa spekulasi politik. Dar Edi Yoga ingin mengajak publik melihat persoalan kepemimpinan nasional dari sudut pandang yang lebih luas: Indonesia tidak semestinya hanya bergantung pada figur yang lahir dan besar dari rahim partai politik.
Menurut Yoga, bangsa ini membutuhkan sosok yang memiliki semangat kebangsaan, integritas, kapasitas pengabdian, serta keberanian menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok. Figur yang bekerja untuk Indonesia, bukan semata-mata untuk kepentingan politik atau kekuasaan.
Dalam pandangannya, Terawan merupakan nama yang layak dipertimbangkan. Mantan Menteri Kesehatan itu memiliki rekam jejak panjang di dunia kedokteran dan militer. Ia dikenal sebagai dokter spesialis radiologi, pernah menjabat Kepala RSPAD Gatot Soebroto, serta dipercaya menjadi Menteri Kesehatan pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Bagi Yoga, pengalaman Terawan dalam bidang kesehatan, kedisiplinan militer, dan pengabdiannya kepada negara menjadi modal yang patut diperhitungkan dalam diskusi mengenai kepemimpinan nasional.
“Indonesia membutuhkan figur yang memiliki jiwa Merah Putih, berani mengabdi, dan tidak tersandera kepentingan politik praktis. Jangan sampai pembicaraan mengenai masa depan bangsa hanya berputar di antara nama-nama yang itu-itu saja,” demikian gagasan yang disampaikan Yoga, Selasa (10/11/2026).
Nama-nama yang selama ini ikut diperbincangkan sebagai kemungkinan pengganti Gibran antara lain Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Sufmi Dasco Ahmad. Sebagian besar merupakan figur yang memiliki akar dan jaringan kuat dalam politik nasional.
Di tengah dominasi nama-nama tersebut, usulan Terawan menghadirkan alternatif pemikiran: apakah jabatan Wakil Presiden harus selalu menjadi arena kompromi kekuatan partai politik, atau terbuka pula bagi figur profesional dengan pengalaman pengabdian di bidang lain?
Wacana penggantian Gibran kembali menguat setelah muncul polemik mengenai persyaratan pendidikan yang menjadi perhatian publik.
Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SLTA.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah juga menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung (MA), melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan memerintahkan agar ditarik untuk dimusnahkan.
Dua putusan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan yang lebih luas. Bukan hanya menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat negara, melainkan juga menyentuh pertanyaan mendasar tentang standar persyaratan pejabat publik, akuntabilitas lembaga negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Namun, penting untuk membedakan antara persoalan keabsahan dokumen, konsekuensi hukum putusan pengadilan, dan mekanisme pemberhentian seorang Wakil Presiden. Ketiganya merupakan persoalan hukum yang tidak dapat dicampuradukkan begitu saja.
Sebab, pergantian Wakil Presiden bukan perkara mengganti seseorang karena desakan opini publik atau menguatnya polemik politik. Konstitusi telah mengatur mekanisme dan tahapan yang harus ditempuh.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, penggantinya dipilih oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, usulan Dar Edi Yoga mengenai Terawan masih merupakan gagasan pribadi yang ditawarkan untuk memperkaya diskusi publik, bukan pencalonan resmi ataupun proses pergantian yang telah berjalan.
Terlepas dari siapa yang kelak dianggap layak, perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada perebutan nama dan jabatan. Lebih penting adalah memastikan bahwa setiap pemimpin memiliki kapasitas, integritas, komitmen kebangsaan, serta keberanian mengutamakan kepentingan rakyat.
Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula sekadar pelengkap kekuasaan. Ia adalah amanah konstitusional yang menuntut tanggung jawab besar kepada bangsa dan negara.
(Helmi AR)
