JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Asta Cita Nusantara (GAN), Herlambang Trisakti, mengecam keras dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri dan sejumlah bperwira aktif Polri.
Herlambang menilai, dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius yang berpotensi mengancam stabilitas pemerintahan. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk mengungkap pihak yang memerintahkan dan mendanai operasi penyadapan.
“Penyadapan ini harus diusut sampai tuntas. Tidak mungkin hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Harus diungkap siapa pemesan dan siapa yang memberikan perintah,” tegas Herlambang di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, kasus tersebut perlu dilihat dalam konteks dinamika politik nasional. Ia menduga terdapat kepentingan politik tertentu yang berupaya mempertahankan pengaruh dan kekuasaan di tengah pemerintahan Prabowo.
Herlambang juga menyinggung dugaan adanya skenario politik untuk melemahkan pemerintahan saat ini. Namun, ia menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan analisis pribadinya yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan hukum.
Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis, termasuk di tubuh Polri. Menurutnya, pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti pada sejumlah tersangka yang telah diproses.
“Jangan sampai berhenti pada empat jenderal yang sudah terseret. Jika memang ada pihak lain yang terlibat, semuanya harus dibongkar tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Herlambang menegaskan, GAN sebagai organisasi relawan pendukung Prabowo tidak ingin melakukan tindakan yang justru memperkeruh situasi politik. Karena itu, ia mengaku telah mengonsolidasikan relawan agar tetap tenang dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat berwenang.
Ia menyebut GAN telah terbentuk di 36 provinsi dan berkomitmen mengawal serta mendukung pelaksanaan program Asta Cita pemerintahan Prabowo.
“Kami tidak berjuang untuk meminta jabatan. Komitmen kami adalah mengawal dan menyukseskan program pemerintah. Tetapi ketika ada dugaan upaya yang mengancam Presiden dan pemerintahan, tentu kami mengecam keras,” katanya.
Herlambang juga mengingatkan Presiden Prabowo agar memastikan lingkungan pemerintahan dan lingkaran terdekatnya terbebas dari pihak-pihak yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Menurutnya, pengusutan dugaan penyadapan harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti hukum agar tidak berkembang menjadi spekulasi maupun konflik politik berkepanjangan.
“Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab. Jangan ada yang kebal hukum,” pungkasnya.
