JAKARTA – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TIGPF) untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal yang diduga melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya.
Sutrisno menilai pembentukan tim independen diperlukan guna menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses penyelidikan yang saat ini ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Menurutnya, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Bareskrim Polri mengenai daftar pihak yang menjadi korban penyadapan ilegal. Sementara itu, beredar informasi mengenai daftar sekitar 6.000 nomor yang diduga menjadi target penyadapan.
Namun, Sutrisno mengingatkan bahwa daftar tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum diumumkan secara resmi oleh aparat penegak hukum.
Ia juga menyoroti sejumlah elite yang belakangan mengaku menjadi korban penyadapan, meskipun sebelumnya diketahui memiliki kedekatan dengan LSP.
Menurut Sutrisno, klaim sebagai korban tidak serta-merta membuktikan seseorang bersih dari keterlibatan dalam dugaan praktik tersebut. Begitu pula pihak yang tidak tercantum dalam daftar 6.000 nomor belum tentu dapat disimpulkan sebagai pihak yang berada di balik operasi penyadapan.
“Masih terdapat berbagai kemungkinan dari aksi kudeta yang dilakukan komplotan LSP. Maka para elite yang mengaku namanya ada dalam daftar 6K tidak perlu buru-buru cuci tangan dengan memosisikan diri sebagai korban, padahal sebelumnya akrab dengan LSP,” ujar Sutrisno dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11).
Ia mengusulkan TIGPF melibatkan sejumlah lembaga negara, antara lain Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Tim tersebut diharapkan dapat mengungkap motif dan tujuan penyadapan, mengidentifikasi korban, serta menelusuri aliran dana terkait pengadaan peralatan dan biaya operasional yang diduga digunakan dalam aktivitas penyadapan ilegal.
Lebih lanjut, Sutrisno menilai penanganan kasus oleh Bareskrim Polri terkesan mengalami perlambatan. Kondisi tersebut dikhawatirkan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengaburkan perkara maupun menghilangkan barang bukti.
Ia memperingatkan lambannya pengungkapan kasus dapat memicu berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi dan hoaks di tengah masyarakat. Situasi itu juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Polri dan pemerintah.
Sutrisno berharap pembentukan tim independen mendapat dukungan masyarakat sehingga pengungkapan kasus dapat berjalan lebih transparan dan menyeluruh.
Menurutnya, di tengah berbagai persoalan ekonomi, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok hingga melemahnya daya beli masyarakat, pemerintah perlu memastikan persoalan dugaan penyadapan ilegal ditangani secara serius dan tidak berlarut-larut.
