TANGERANG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, berencana melaporkan seorang pria bernama Syarif Hidayat ke kepolisian. Langkah hukum tersebut menyusul dugaan penggunaan nama dan identitas organisasi GWI tanpa kewenangan untuk memperoleh dana proposal sebesar Rp1 juta dari Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan.
Syamsul menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut nominal uang, tetapi juga dugaan penyalahgunaan identitas organisasi yang berpotensi mencoreng nama baik dan kredibilitas GWI.
Kasus ini mencuat saat GWI tengah mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, organisasi mengajukan sejumlah proposal kepada beberapa instansi pemerintah di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan.
Salah satu proposal disampaikan kepada Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan. Namun, ketika pihak GWI menanyakan perkembangan proposal tersebut, mereka justru memperoleh informasi bahwa dana sebesar Rp1 juta telah ditransfer kepada seseorang bernama Syarif Hidayat.
Menurut keterangan pihak dinas, yang bersangkutan datang dengan mengaku sebagai anggota GWI.
Syamsul kemudian mengonfirmasi langsung kepada Syarif terkait penerimaan dana tersebut. Dalam komunikasi melalui pesan singkat, Syarif disebut membenarkan telah menerima uang dan menyampaikan bahwa dana itu digunakan untuk kebutuhan transportasi serta sewa kendaraan rombongan.
“Izin ketua mohon maaf, tadi dapat undangan dari grup Tangsel, uangnya tadinya untuk ongkos sewa mobil rombongan dari Tangsel,” demikian pesan Syarif kepada Syamsul.
Namun, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan Syarif membawa nama organisasi.
Syamsul menyatakan, Syarif telah diberhentikan dari keanggotaan GWI lebih dari satu bulan sebelum peristiwa tersebut. Ia juga menegaskan bahwa hingga kini GWI belum membentuk kepengurusan resmi di wilayah Tangerang Selatan.
Atas dasar itu, Syamsul mempertanyakan klaim Syarif mengenai adanya undangan dari grup GWI Tangsel serta kapasitasnya dalam mengatasnamakan organisasi saat berkomunikasi dengan instansi pemerintah.
Siapkan Langkah Hukum
Syamsul menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan nama organisasi digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Ia menyatakan tengah menyiapkan laporan kepolisian agar persoalan tersebut dapat ditangani sesuai ketentuan hukum.
“Jelas kami mempertanyakan tindakan yang bersangkutan. Kami menduga ada penggunaan nama GWI tanpa kewenangan. Saya akan melaporkan oknum-oknum seperti ini agar tidak ada lagi pihak yang dengan mudah membawa nama organisasi untuk kepentingan pribadi. Dalam waktu dekat, kami akan membuka laporan kepolisian agar persoalan ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Syamsul.
Ia kembali menegaskan bahwa GWI belum memiliki kepengurusan resmi di Tangerang Selatan. Karena itu, klaim mengenai adanya undangan dari grup GWI wilayah tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.
“GWI belum membentuk kepengurusan wilayah Tangerang Selatan. Jadi, perlu dipertanyakan dasar adanya klaim undangan dari grup Tangsel tersebut. Sementara Syarif sudah kami berhentikan dari keanggotaan pers GWI sejak lebih dari satu bulan lalu,” ujarnya.
Secara hukum, dugaan penggunaan identitas organisasi untuk memperoleh uang dapat ditelaah berdasarkan unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, penerapan pasal tersebut tetap bergantung pada hasil penyelidikan dan pembuktian unsur-unsur pidananya.
Hingga persoalan ini mencuat, rencana pelaporan yang disampaikan Syamsul menjadi langkah yang akan ditempuh GWI untuk menguji dugaan penyalahgunaan nama organisasi tersebut melalui jalur hukum.
Prinsipnya, penggunaan nama dan atribut organisasi harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Setiap dugaan penyimpangan perlu dibuktikan secara objektif agar tidak menimbulkan kerugian bagi organisasi maupun pihak lain. (AM).
