Jakarta – Pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri yang dilakukan sejak masih menjabat dan tahun 2025 2026, beserta seyumlah staf terhadap Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara, pejabat pemerintah, pimpinan partai politik, pengusaha, dan tokoh-tokoh masyarakat telah menimbulkan kekhawatiran senus.
Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan juga kejahatan kekuasaan, serta ancaman terhadap keamanan negara, stabilitas nasional, kewbawaan pejabat negara, dan kedaulatan bangsa serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Sebagai wadah berhimpunnya para Alumni pendidikan Lemhannas, lkatan Keluarga Alumni (IKAL) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas keyahatan tersebut.
Apabila terbukti adanya penyalahgunaan wewenang serta fasilitas negara, jelas ini merupakan tindak keyahatan serius terhadap hukum dan amanah jabatan. Setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak setiap pihak memperoleh proses hukum yang adil.
IKAL mendorong pengungkapan perkara secara menyeluruh, dani latar belakang dan pihak yang bertanggung jawab hingga dampak serta langkah penyelesaiannya. Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar penegakan hukum dan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang.
IKAL-Lemhannas mendorong untuk membongkar motif dan tujuan di balik praktikk penyadapan ilegal tersebut guna memastikan tidak ada kepentingan terselubung yang merugikan keamanan negara.
Apabila terdapat anggota IKAL-Lemhannas yang terlibat dan dinyatakan melanggar hukum, maka akan dicabut status keanggotaannya.
IKAL-Lemhannas menegaskan pentingnya pembenahan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi penyadapan milik negara. Penyadapan wajib mengacu pada prosedur hukum, hak asasi manusia, dan kepastian hukum agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat atau mantan pejabat demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
IKAL-Lemhannas berharap, masyarakat tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada tim Kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk bekerja secara profesional, independen, dan kredibel. Percayakan penanganan kepada proses hukum, disertai pengawasan yang bertanggung jawab. Berikan waktu yang memadai bagi penyidik untuk menguji bukti dan mengungkap kebenaran.
Kepercayaan tersebut perlu dijawab melalui pengamanan bukti, perlindungan saksi, pemeriksaan yang bebas dari intervensi, serta penjelasan perkembangan secara berkala. Dengan integritas dan kerja yang sungguh-sungguh, kita percaya perkara ini dapat diungkap secara terang dan setiap pelanggaran yang terbukti dapat ditindak secara adil.
Mari menjaga persatuan, menghindan penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi, serta menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan tenang dan waspada. Kepentingan bangsa harus menjadi pegangan bersama agar penyelesaian perkara ini memperkuat negara hukum, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan menjaga ketahanan nasional.
IKAL-Lemhannas juga meminta perlunya pembatasan kekuasaan negara dalam menjalankan fungsinya dengan memperkuat controlling agar kekuasaan yang diberikan. tidak terjadi penyimpangan. Jangan lelah mencintai Indonesia berdasarkan Pancasila.
