JAKARTA – Rencana kebijakan pembatasan kuota mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) yang tengah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapat respons positif dari kalangan perguruan tinggi swasta (PTS). Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki ketimpangan ekosistem pendidikan tinggi yang selama ini dianggap terlalu berat sebelah.
Sejumlah pengelola PTS menilai dominasi PTN dalam menyerap mahasiswa baru selama bertahun-tahun telah menimbulkan tekanan serius terhadap keberlangsungan banyak kampus swasta. Dalam situasi tertentu, ketimpangan itu bahkan memicu menurunnya jumlah pendaftar hingga mengancam stabilitas operasional sejumlah institusi pendidikan tinggi swasta.
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menyatakan bahwa langkah pembatasan kuota mahasiswa baru di PTN merupakan bentuk intervensi kebijakan yang telah lama dinantikan oleh banyak pengelola PTS di Indonesia.
Menurutnya, selama ini daya tarik PTN yang sangat kuat membuat sebagian besar calon mahasiswa lebih memilih kampus negeri. Kondisi tersebut berdampak langsung pada distribusi mahasiswa yang tidak merata antara PTN dan PTS.
“Beban operasional yang harus ditanggung PTS relatif besar. Ketika jumlah mahasiswa terus menurun, maka kualitas layanan pendidikan dan keberlanjutan institusi juga ikut tertekan. Karena itu, pembatasan kuota mahasiswa baru di PTN dapat menjadi salah satu langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini,” ujar Handi, Selasa (10/3/2026).
Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam rasio jumlah mahasiswa antara PTN dan PTS.
Secara nasional, jumlah perguruan tinggi negeri tercatat sekitar 127 kampus dengan total mahasiswa mencapai sekitar 4,4 juta orang. Dengan angka tersebut, rata-rata setiap PTN menampung sekitar 34.712 mahasiswa.
Sementara itu, jumlah perguruan tinggi swasta mencapai sekitar 2.713 kampus dengan total mahasiswa sekitar 4,8 juta orang. Namun jika dirata-ratakan, setiap PTS hanya memiliki sekitar 1.781 mahasiswa.
Perbedaan rasio tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas mahasiswa sangat terkonsentrasi pada perguruan tinggi negeri, sementara ribuan kampus swasta harus bersaing memperebutkan jumlah mahasiswa yang jauh lebih terbatas.
Situasi ini semakin berat dengan tren penurunan jumlah pendaftar di sejumlah PTS yang dalam beberapa tahun terakhir dilaporkan mencapai kisaran 20 hingga 30 persen. Beberapa kampus swasta bahkan disebut tidak lagi membuka penerimaan mahasiswa baru karena biaya operasional yang tidak sebanding dengan pemasukan.
Selain isu kuota mahasiswa baru, kalangan perguruan tinggi swasta juga menyoroti persoalan ketimpangan dukungan anggaran dari pemerintah.
Selama ini, bantuan operasional pendidikan tinggi dari pemerintah lebih banyak difokuskan kepada perguruan tinggi negeri melalui skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Sementara itu, sebagian besar PTS masih harus mengandalkan sumber pendanaan dari biaya pendidikan mahasiswa dan dukungan internal yayasan.
Handi menilai pemerintah perlu mulai mempertimbangkan skema dukungan anggaran yang lebih inklusif bagi PTS agar tercipta keadilan dalam sistem pendidikan tinggi nasional.
“Perguruan tinggi swasta juga memiliki tanggung jawab konstitusional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi bagi PTS bisa menjadi solusi untuk menekan biaya pendidikan dan memperluas akses masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, pihak pemerintah menyatakan bahwa rencana pembatasan kuota mahasiswa baru di sejumlah PTN, khususnya yang berstatus badan hukum (PTN-BH), juga memiliki tujuan strategis dalam pengembangan kualitas pendidikan tinggi.
Direktur Kelembagaan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Mukhamad Najib, sebelumnya menjelaskan bahwa pembatasan penerimaan mahasiswa pada program sarjana (S1) di PTN-BH diharapkan dapat mendorong kampus-kampus tersebut untuk lebih fokus mengembangkan riset serta memperkuat program pendidikan pascasarjana, terutama pada jenjang magister dan doktoral.
Dengan pengaturan tersebut, distribusi mahasiswa sarjana diharapkan dapat menjadi lebih merata, sekaligus membuka ruang bagi perguruan tinggi lain, termasuk kampus swasta, untuk berperan lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Sejumlah pengamat pendidikan menilai kebijakan pembatasan kuota mahasiswa baru di PTN tidak hanya menyangkut soal distribusi mahasiswa, tetapi juga menyentuh keberlangsungan ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan.
Jika ketimpangan terus berlangsung tanpa intervensi kebijakan, dikhawatirkan semakin banyak perguruan tinggi swasta yang kesulitan mempertahankan operasionalnya. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di daerah yang lebih banyak dilayani oleh PTS.
Karena itu, banyak pihak berharap rencana kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas pendidikan, akses masyarakat, serta keberlanjutan institusi pendidikan tinggi di Indonesia.
Apabila kebijakan tersebut berjalan efektif, kalangan PTS menilai langkah ini dapat menjadi momentum untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi yang lebih adil, berimbang, dan berkelanjutan di masa mendatang.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
