JAKARTA – Praktisi hukum Erdi Surbakti, S.H., M.H., menyoroti pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia.
Dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (20/11/2026), Erdi menegaskan bahwa hubungan antarlembaga negara dalam sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati kewenangan dan tidak mencampuri urusan lembaga lain.
Menurutnya, independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga agar proses penegakan hukum berjalan objektif, profesional, adil, serta terbebas dari kepentingan politik.
Ia menilai, persoalan independensi MK dan MA perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait latar belakang politik sejumlah hakim yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai objektivitas dan netralitas lembaga peradilan.
Lebih lanjut, Erdi menekankan bahwa suara dan sikap politik DPR, termasuk partai-partai yang mendukung pemerintah, harus tetap menghormati batas kewenangan lembaga yudikatif. Menurutnya, DPR memiliki fungsi konstitusional sebagai lembaga legislatif, tetapi tidak seharusnya mencampuri proses peradilan maupun memengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Ia mengingatkan, apabila batas kewenangan antarlembaga negara tidak dihormati, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.
“Antarlembaga negara harus saling menghormati kewenangan masing-masing. DPR harus menghormati independensi MK dan MA sebagai lembaga yudikatif. Jangan sampai kepentingan politik masuk dan memengaruhi proses penegakan hukum,” demikian pokok penegasan Erdi.
Erdi berpandangan, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances harus dijalankan secara proporsional, bukan dijadikan alasan untuk saling mengintervensi.
Secara konstitusional, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai ketentuan konstitusi.
Karena itu, Erdi menilai independensi hakim harus dijamin, baik dari tekanan politik maupun kepentingan kekuasaan lainnya. Proses pengangkatan hakim dan latar belakang calon hakim juga perlu mendapat perhatian agar integritas, profesionalitas, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.
Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh kehilangan marwah akibat tarik-menarik kepentingan politik. Setiap lembaga negara harus bekerja sesuai konstitusi dan menghormati kewenangan lembaga lainnya.
Pada akhirnya, Erdi berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengedepankan supremasi hukum, menjaga independensi lembaga peradilan, serta menghindari segala bentuk intervensi yang berpotensi merusak kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.
Baginya, hukum harus berdiri di atas kepentingan negara dan keadilan, bukan tunduk pada kepentingan politik maupun kekuasaan.
Editor: Fahmy Nurdin




































