JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI mendorong penguatan kerja sama hak asasi manusia (HAM) di kawasan Asia-Pasifik melalui dialog diplomatik dengan sejumlah duta besar dan perwakilan kedutaan besar negara sahabat.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan yang mempertemukan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto dengan para perwakilan diplomatik negara-negara Asia-Pasifik di Jakarta, Kamis (19/11).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana informal tersebut menjadi ruang dialog untuk mempererat hubungan diplomatik, bertukar pandangan, sekaligus menjajaki peluang kerja sama konkret di bidang HAM antarnegara kawasan.
Dalam sambutannya, Mugiyanto menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM merupakan mandat konstitusi yang menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.
Menurutnya, pembentukan KemenHAM menjadi langkah kelembagaan untuk memperkuat pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Ia juga mengaitkan komitmen tersebut dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila mengenai pentingnya membangun kekuatan bersama yang dimulai dari ketahanan dalam negeri.
Mugiyanto menjelaskan, ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang andal merupakan fondasi penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut juga memiliki hubungan erat dengan penghormatan dan pemenuhan HAM.
Selain itu, Mugiyanto mengingatkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April 1955 yang diikuti 29 negara. Salah satu prinsip Dasasila Bandung adalah penghormatan terhadap HAM serta tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, meskipun memiliki perbedaan latar belakang politik, keyakinan, dan sejarah, negara-negara peserta Konferensi Asia-Afrika mampu menemukan kesamaan pandangan mengenai pentingnya martabat manusia, kedaulatan, dan kerja sama.
Semangat tersebut, lanjutnya, terus diupayakan Indonesia melalui berbagai inisiatif diplomasi, termasuk penyelenggaraan Bali Democracy Forum sejak 2008.
“Pada akhirnya, hak asasi manusia adalah soal manusia. Negara kita mungkin menempuh jalan yang berbeda, tetapi kita memiliki harapan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi warganya,” ujar Mugiyanto.
Indonesia Usulkan Forum HAM Tahunan Asia-Pasifik
Sebagai langkah konkret memperkuat kolaborasi regional, KemenHAM mengusulkan dua inisiatif kerja sama yang melibatkan negara-negara Asia-Pasifik.
Pertama, penyelenggaraan Asia-Pacific Human Rights Best Practices Conference di Jakarta pada Senin (7/12/2026), sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember.
Konferensi tersebut dirancang menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi praktik baik dalam memenuhi kewajiban HAM sebagai pemerintah.
Pembahasan mencakup kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan layanan publik, hingga program-program pemerintah yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Untuk memastikan pertukaran pengalaman berjalan substantif, setiap negara diharapkan mengirimkan perwakilan pejabat dari kementerian atau lembaga terkait di tingkat pusat.
Kedua, KemenHAM mengusulkan pembentukan forum tahunan HAM kawasan Asia-Pasifik mulai 2027.
Forum tersebut direncanakan berlangsung menjelang peringatan Hari HAM Sedunia dan menjadi wadah berkelanjutan bagi negara-negara kawasan untuk bertukar pengalaman, berbagi praktik baik, serta mengidentifikasi peluang kerja sama yang konkret dan dapat diterapkan bersama.
Terkait rencana konferensi tersebut, KemenHAM akan menyampaikan undangan resmi melalui masing-masing kedutaan besar negara sahabat.
Dukungan perwakilan diplomatik diharapkan dapat memfasilitasi penyampaian undangan kepada pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang HAM di negara masing-masing, sekaligus memastikan partisipasi dalam kegiatan tersebut.
KemenHAM juga membuka ruang bagi para duta besar dan perwakilan negara sahabat untuk memberikan masukan terkait tema maupun format forum tahunan agar inisiatif tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara peserta.
“Tujuh puluh satu tahun setelah Bandung, saya berharap pagi ini menjadi awal dari lebih banyak percakapan dan persahabatan yang lebih erat di antara kita,” tutup Mugiyanto.




































