Topik HAM

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membahas penguatan kelembagaan dan penyelarasan fungsi koordinasi kementeriannya bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Jakarta, Kamis (25/6).

Hukum & Kriminal

Yusril dan MenPANRB Bahas Penguatan Kelembagaan Kemenko Kumham Imipas

Hukum & Kriminal | Kamis, 25 Juni 2026 - 14:57 WIB

Kamis, 25 Juni 2026 - 14:57 WIB

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membahas penguatan kelembagaan dan penyelarasan fungsi koordinasi…

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat mengawal pemenuhan hak-hak seorang perempuan berinisial YNT yang diduga menjadi korban penyekapan dan kekerasan selama hampir dua tahun.

Hukum & Kriminal

KemenHAM Jabar Kawal Pemenuhan Hak Korban Dugaan Penyekapan Selama Dua Tahun

Hukum & Kriminal | Minggu, 21 Juni 2026 - 16:27 WIB

Minggu, 21 Juni 2026 - 16:27 WIB

BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat mengawal pemenuhan hak-hak seorang perempuan berinisial YNT yang diduga menjadi korban penyekapan dan…

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengapresiasi persetujuan Komisi XIII DPR RI terhadap usulan anggaran Kementerian HAM RI sebesar Rp953,1 miliar untuk Tahun Anggaran 2027.

Hukum & Kriminal

DPR Setujui Anggaran KemenHAM Rp953,1 Miliar, Pigai: Perkuat Perlindungan dan Pemajuan HAM

Hukum & Kriminal | Jumat, 19 Juni 2026 - 07:27 WIB

Jumat, 19 Juni 2026 - 07:27 WIB

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengapresiasi persetujuan Komisi XIII DPR RI terhadap usulan anggaran Kementerian HAM RI sebesar Rp953,1 miliar…

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut terdapat indikasi kuat pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Blog

Kementerian HAM Bantah MBG Langgar HAM, Sebut Program Justru Wujud Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat

Blog | Kamis, 18 Juni 2026 - 00:00 WIB

Kamis, 18 Juni 2026 - 00:00 WIB

JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut terdapat indikasi kuat pelanggaran HAM dalam…

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sebagaimana disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hukum & Kriminal

Judul: Pigai Bantah MBG Langgar HAM, Sebut Komentar Komnas HAM Terlalu Dangkal

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Juni 2026 - 23:52 WIB

Rabu, 17 Juni 2026 - 23:52 WIB

JAKARTA  — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan…

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mendorong pembentukan Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM) di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai langkah memperkuat budaya damai berbasis hak asasi manusia (HAM).

Hukum & Kriminal

KemenHAM Dorong Pembentukan Kampung REDAM di Sulsel untuk Perkuat Budaya Damai

Hukum & Kriminal | Rabu, 3 Juni 2026 - 14:02 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:02 WIB

JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mendorong pembentukan Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM) di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai langkah memperkuat budaya damai…

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah sejumlah kritik yang disampaikan Komnas HAM terkait revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemerintah menegaskan proses penyusunan revisi aturan tersebut dilakukan secara partisipatif dan tidak bertujuan melemahkan independensi Komnas HAM.

Hukum & Kriminal

Kementerian HAM Bantah Revisi UU HAM Lemahkan Komnas HAM

Hukum & Kriminal | Jumat, 29 Mei 2026 - 17:20 WIB

Jumat, 29 Mei 2026 - 17:20 WIB

JAKARTA  — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah sejumlah kritik yang disampaikan Komnas HAM terkait revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemerintah…

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan teror yang dialami pastor di Timika. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan rumah ibadah serta perlindungan bagi pemuka agama dari segala bentuk intimidasi.

Blog

KemenHAM Dalami Dugaan Teror terhadap Pastor di Timika, Tegaskan Perlindungan Rumah Ibadah

Blog | Rabu, 6 Mei 2026 - 11:07 WIB

Rabu, 6 Mei 2026 - 11:07 WIB

JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan teror yang dialami pastor di Timika. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan…

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 21 April 2026 mendapat sorotan positif dari Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB).

Blog

UU PPRT Disahkan, PBB Sebut Indonesia Buat Terobosan Lindungi Pekerja Domestik

Blog | Selasa, 28 April 2026 - 06:48 WIB

Selasa, 28 April 2026 - 06:48 WIB

JAKARTA — Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 21 April 2026 mendapat sorotan positif dari…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen, Selasa (21/4).

Hukum & Kriminal

UU PPRT Resmi Disahkan, Negara Perkuat Perlindungan HAM Pekerja Rumah Tangga

Hukum & Kriminal | Jumat, 24 April 2026 - 12:16 WIB

Jumat, 24 April 2026 - 12:16 WIB

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung…

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai laporan terhadap akademisi Feri Amsari dan Ubaedillah Badrun tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Keduanya sebelumnya dilaporkan ke polisi terkait kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Hukum & Kriminal

Menteri HAM Nilai Pelaporan Feri Amsari-Ubaedillah Tak Perlu, Sebut Ada Kesan Skenario Pojokkan Pemerintah

Hukum & Kriminal | Minggu, 19 April 2026 - 15:47 WIB

Minggu, 19 April 2026 - 15:47 WIB

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai laporan terhadap akademisi Feri Amsari dan Ubaedillah Badrun tidak perlu dibawa ke ranah hukum….

Proses hukum dugaan tindak pidana penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang melibatkan oknum anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI (Denma BAIS TNI) masih terus berlangsung dan menjadi perhatian publik.

Kementerian RI

KemenHAM Soroti Kasus Penyiraman Air Keras, Tekankan Koordinasi TNI-Polri

Kementerian RI | Sabtu, 28 Maret 2026 - 20:50 WIB

Sabtu, 28 Maret 2026 - 20:50 WIB

JAKARTA — Proses hukum dugaan tindak pidana penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang melibatkan oknum anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI (Denma…

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Mugiyanto menegaskan kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang aman dan bermartabat melalui Program Sekolah Rakyat.

Nasional

Wamen HAM Pastikan Sekolah Rakyat Jadi Ruang Aman Anak Kurang Mampu

Nasional | Selasa, 20 Januari 2026 - 14:04 WIB

Selasa, 20 Januari 2026 - 14:04 WIB

Semarang –  Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Mugiyanto menegaskan kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang aman dan bermartabat melalui…

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) menegaskan komitmennya untuk memastikan prinsip-prinsip HAM menjadi fondasi utama dalam setiap agenda pembangunan nasional.

Nasional

Kemen HAM Tegaskan Prinsip HAM Harus Jadi Fondasi Pembangunan Nasional di Musrenbang HAM 2025

Nasional | Selasa, 9 Desember 2025 - 19:03 WIB

Selasa, 9 Desember 2025 - 19:03 WIB

JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) menegaskan komitmennya untuk memastikan prinsip-prinsip HAM menjadi fondasi utama dalam setiap agenda pembangunan nasional.Kemen HAM Tegaskan Prinsip…

Foto: Rino Dedi Aringga S.Pd., M.H., Akademisi/Pengajar Ilmu Hukum Universitas Pamulang.

Opini

Perlindungan Hukum bagi Anggota Polri dalam Aksi Demonstrasi, Urgensi yang Kerap Terabaikan

Opini | Senin, 17 November 2025 - 07:06 WIB

Senin, 17 November 2025 - 07:06 WIB

OPINI: Oleh: Rino Dedi Aringga S.Pd., M.H., Akademisi/Pengajar Ilmu Hukum Universitas Pamulang OPINI – Aksi demonstrasi selalu menjadi ruang penting dalam demokrasi Indonesia. Di…