MEDAN — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong transformasi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) menjadi lebih dari sekadar ajang pameran tahunan. Pemerintah ingin PRSU berkembang sebagai ruang business matching yang mampu memperluas akses pasar sekaligus menciptakan kontrak dagang berkelanjutan bagi pelaku UMKM.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) di Medan pada 9-12 Juli 2026. Kunjungan dilakukan untuk meninjau penyelenggaraan PRSU 2026 sekaligus mengevaluasi sinergi pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Sumatera Utara.
Rombongan Komisi VII DPR RI bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, serta jajaran PT PPSU meninjau langsung kawasan PRSU 2026 yang menghadirkan pameran pembangunan, bazar UMKM, festival kuliner, pertunjukan seni budaya, hingga beragam aktivitas ekonomi kreatif.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan penyelenggaraan PRSU perlu mendapat dukungan lebih besar dari kementerian mitra agar dampaknya terhadap perekonomian daerah semakin optimal.
“PRSU tahun depan harus lebih semarak lagi. Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian UMKM sebagai mitra Komisi VII DPR RI harus memberikan dukungan penuh,” ujar Evita.
Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dibutuhkan untuk memperkuat posisi PRSU sebagai agenda strategis yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Sumatera Utara.
Tahun ini menjadi momentum istimewa bagi PRSU karena memasuki penyelenggaraan ke-50 dengan mengusung tema Harmoni Emas. Sejak dibuka pada 3 Juli 2026, ajang tersebut menghadirkan pameran pembangunan dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara serta partisipasi Penang, Malaysia.
Selain pameran pembangunan, PRSU juga diramaikan bazar produk UMKM, festival kuliner, pameran otomotif dan elektronik, wahana hiburan keluarga, pertunjukan seni budaya, hingga konser musik yang melibatkan pelaku seni lokal maupun nasional.
Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana menilai PRSU memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM daerah. Namun, menurutnya, penyelenggaraan pameran perlu diarahkan agar mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih terukur.
“Yang terpenting bukan hanya jumlah pengunjung atau nilai transaksi selama pameran, tetapi bagaimana kegiatan ini mampu menciptakan peluang usaha baru, memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta membangun jejaring bisnis yang berkelanjutan bagi UMKM,” kata Reghi.
Ia mengusulkan agar agenda business matching menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan PRSU pada tahun mendatang. Melalui skema tersebut, pelaku UMKM dapat dipertemukan dengan calon pembeli, distributor, agregator, hingga mitra usaha dari dalam maupun luar negeri.
Reghi mengatakan konsep business matching tidak hanya berorientasi pada transaksi langsung kepada konsumen (business to customer), tetapi juga perlu diperluas menjadi kerja sama antarpelaku usaha (business to business) yang berpotensi menghasilkan kontrak dagang dalam skala lebih besar.
Dengan pendekatan tersebut, PRSU diharapkan tidak hanya menjadi ajang promosi tahunan, tetapi juga pintu masuk bagi UMKM Sumatera Utara untuk memperluas rantai pasok, meningkatkan kapasitas usaha, serta menembus pasar nasional hingga internasional.
Masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pertimbangan Komisi VII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, penyusunan kebijakan, dan pembahasan anggaran guna memperkuat pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang inklusif serta berkelanjutan di Sumatera Utara.
