Jakarta – Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak berhenti pada wacana pembenahan PT PLN (Persero). Ia menilai langkah bersih-bersih di tubuh perusahaan listrik pelat merah itu harus diwujudkan melalui evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi dan komisaris.
Desakan itu disampaikan menyusul langkah Bahlil yang berkoordinasi dengan Danantara untuk membenahi tata kelola PLN, termasuk merespons sorotan publik terkait dugaan persoalan dalam pengadaan batu bara yang menjadi salah satu tulang punggung pasokan pembangkit listrik nasional.
“Bara JP mendukung Menteri ESDM Bahlil berkoordinasi dengan Danantara untuk melakukan bersih-bersih di tubuh PLN,” kata Frans kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/7).
Menurut Frans, pembenahan tidak cukup hanya menyasar sistem. Pemerintah juga perlu mengevaluasi para pengambil kebijakan di internal PLN agar tata kelola perusahaan berjalan lebih transparan, profesional, dan akuntabel.
Ia menilai berbagai persoalan di sektor kelistrikan, mulai dari gangguan pasokan hingga pemadaman di sejumlah daerah, telah memunculkan tuntutan publik agar pemerintah melakukan perbaikan secara menyeluruh.
Karena itu, Frans meminta evaluasi terhadap direksi dan komisaris dilakukan secara objektif. Apabila ditemukan pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas atau terbukti melanggar aturan, pemerintah diminta mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum.
“Jika ada pejabat yang terbukti tidak mampu menjalankan tugas dengan baik atau terlibat dalam pelanggaran, tentu harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Frans juga mengapresiasi langkah Bahlil yang dinilai membuka ruang pemeriksaan terhadap dugaan persoalan dalam pengadaan batu bara. Menurutnya, setiap indikasi penyimpangan harus diusut secara transparan agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap pengelolaan sektor energi.
Bahlil menegaskan, PLN merupakan BUMN strategis yang memegang peran vital dalam menjaga ketahanan energi nasional. Karena itu, perusahaan tersebut harus dipimpin oleh figur yang berintegritas, kompeten, dan bebas dari kepentingan yang berpotensi merugikan negara.
Frans menilai dorongan pembenahan PLN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN melakukan koreksi internal serta membersihkan institusi masing-masing dari praktik penyimpangan.
Menurutnya, pesan Presiden harus diterjemahkan menjadi langkah konkret, termasuk memastikan tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Semua pihak harus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, termasuk memastikan BUMN strategis seperti PLN dikelola secara profesional dan bebas dari kepentingan yang merugikan negara,” kata Frans.
Narasi ini dibuat lebih tajam melalui penekanan pada desakan evaluasi direksi dan komisaris, namun tetap menggunakan bahasa yang berimbang dengan membedakan antara dugaan, tuntutan, dan fakta yang disampaikan narasumber.
