JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, capaian ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga merupakan akumulasi kinerja seluruh daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
“Upaya mendorong pertumbuhan nasional tidak hanya bergant
ung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Potensi tersebut meliputi kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja produktif, luas wilayah, hingga posisi geografis yang strategis. Namun, seluruh potensi itu harus dikelola secara optimal agar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tito meminta para kepala daerah memahami sejumlah komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Setidaknya terdapat empat komponen, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto atau selisih antara nilai ekspor dan impor.
Menurutnya, keempat komponen tersebut perlu menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan sekaligus mengukur perkembangan ekonomi di wilayah masing-masing.
Pada sektor konsumsi rumah tangga, Tito menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi yang kuat mencerminkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, penurunan konsumsi dapat menjadi indikasi adanya persoalan daya beli, pengangguran, hingga kemiskinan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan belanja anggaran agar mampu menggerakkan perputaran uang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Penyerapan anggaran, kata dia, tidak boleh sekadar memenuhi target administrasi, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
Selain belanja pemerintah, iklim investasi juga menjadi perhatian. Tito meminta kepala daerah memberikan kemudahan perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mencegah praktik pungutan liar yang berpotensi menghambat masuknya investor.
Ia menilai, investasi memiliki efek berantai terhadap perekonomian karena dapat membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan berbagai sektor, mulai dari UMKM, perdagangan, perhotelan, hingga pariwisata.
Di sisi lain, Tito mendorong pemerintah daerah mengembangkan produk unggulan melalui hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan mampu menembus pasar ekspor.
Ia mencontohkan pengembangan produk kelapa di Maluku Utara melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Menurutnya, pengolahan komoditas unggulan menjadi produk bernilai tambah dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
“Harus punya kreativitas seperti itu, dan di daerah lain juga seperti itu. Kita minta setiap produk diupayakan memiliki nilai tambah dan bisa diekspor,” jelasnya.
Tito berharap pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya alam, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan produk unggulan. Dengan demikian, potensi ekonomi daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan nasional.
Forum tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, perwakilan pemerintah daerah se-Nusa Tenggara dan Maluku, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (AM).




































