JAKARTA — Insiden tabrakan antara kereta api jarak jauh Argo Bromo dan KRL Commuter Line di Km 11+02, petak Bekasi Timur, Senin (27/4) malam, menewaskan tiga orang dan melukai sedikitnya 28 penumpang. Peristiwa ini kembali menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola keselamatan perkeretaapian nasional.
Sejumlah pengamat menilai kecelakaan tersebut bukan sekadar akibat kesalahan teknis, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik, khususnya pada sistem persinyalan yang masih belum sepenuhnya modern dan terintegrasi.
Sistem persinyalan kereta api di Indonesia dinilai masih bergantung pada intervensi manusia. Kondisi ini meningkatkan potensi kesalahan operasional (human error),
terutama di jalur dengan lalu lintas padat seperti wilayah Jabodetabek. Implementasi teknologi keselamatan seperti Automatic Train Protection (ATP) dan Centralized Traffic Control (CTC) disebut masih terbatas.
Selain itu, penggunaan jalur yang sama oleh kereta jarak jauh dan KRL Commuter Line menjadi faktor risiko lain. Dengan frekuensi perjalanan yang tinggi, KRL berbagi lintasan dengan kereta antarkota yang memiliki karakteristik operasional berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan konflik pergerakan.
Pemisahan jalur menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi perjalanan kereta api,” kata salah satu pengamat transportasi.
Di sisi lain, aspek pengawasan dan regulasi juga mendapat sorotan. Koordinasi antara regulator dan operator dinilai perlu diperkuat untuk memastikan standar keselamatan diterapkan secara konsisten. Audit keselamatan berkala dan penegakan aturan yang tegas menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa.
Kurangnya investasi pada infrastruktur persinyalan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dinilai turut berkontribusi. Pelatihan rutin dan simulasi penanganan darurat dianggap penting untuk meningkatkan kesiapan petugas di lapangan.
Sejumlah rekomendasi pun mengemuka pasca insiden ini. Pemerintah didorong mempercepat penerapan sistem persinyalan modern seperti European Train Control System (ETCS), serta merealisasikan pemisahan jalur antara kereta jarak jauh dan KRL di wilayah padat.
Selain itu, penguatan regulasi, peningkatan anggaran infrastruktur, serta edukasi publik terkait keselamatan perkeretaapian dinilai perlu dilakukan secara simultan.
Insiden ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi pemerintah dan operator kereta api dalam meningkatkan standar keselamatan. Langkah konkret dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap moda transportasi kereta api.
