Pengunduran Diri Gibran dan Ujian Kepercayaan Publik terhadap Demokrasi
Oleh: LUKMAN HAKIM
Pemerhati Rumah Tangga Rakyat Indonesia
JAKARTA – Kursi wakil presiden mungkin dapat kembali terisi dalam hitungan pekan. Namun, kepercayaan publik yang ikut kosong akibat polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dipulihkan hanya dengan mempercepat proses pengisian jabatan.
Kamis, 12 November 2026, menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Gibran Rakabuming Raka datang ke Senayan untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Pada hari yang sama, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa kursi wakil presiden telah kosong.
Momentum tersebut bertepatan dengan agenda pengusulan hak menyatakan pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu pintu konstitusional menuju proses pemakzulan.
Apakah semua itu sekadar kebetulan atau bagian dari kalkulasi politik tertentu? Motif di balik keputusan tersebut masih terbuka untuk diperdebatkan. Namun, satu hal tidak dapat diabaikan: negara kini menghadapi pekerjaan konstitusional yang tidak sederhana. Cara pemerintah dan lembaga negara menyelesaikannya akan menjadi salah satu ukuran kualitas demokrasi Indonesia dalam dua tahun ke depan.
Persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang akan menggantikan Gibran. Lebih dari itu, publik perlu mengetahui mengapa pengunduran diri tersebut terjadi, bagaimana proses pengisian jabatan dilakukan, serta atas dasar apa seseorang dinilai layak menduduki posisi orang nomor dua di republik ini.
Karena itu, ukuran keberhasilan pengisian kursi wakil presiden bukanlah seberapa cepat kursi tersebut kembali terisi. Ukurannya adalah seberapa transparan alasan yang mendasarinya, seberapa kuat kriteria calon yang digunakan, dan seberapa besar legitimasi publik terhadap sosok yang akhirnya terpilih.
Dua Kekosongan: Jabatan dan Penjelasan
Secara konstitusional, kekosongan jabatan wakil presiden telah memiliki mekanisme penyelesaian. Namun, persoalan hukum tidak selalu berhenti pada terpenuhinya prosedur formal.
Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret, Sunny Ummul, mengingatkan bahwa niat untuk mengundurkan diri, penyerahan surat pengunduran diri, dan berakhirnya jabatan secara hukum merupakan tiga hal yang berbeda.
Sementara itu, dosen hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, berpandangan bahwa pengunduran diri wakil presiden tidak harus ditempuh melalui mekanisme pemakzulan. Kolega Titi, Qurrata Ayuni, juga menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak secara eksplisit mengenal istilah pengunduran diri wakil presiden sehingga permohonan tersebut dipahami sebagai permohonan kepada Presiden.
Guru Besar Andi Muhammad Asrun bahkan menyimpulkan bahwa ketika pengunduran diri diterima, usulan hak menyatakan pendapat dan proses pemakzulan kehilangan objeknya.
Dengan demikian, persoalan prosedural memiliki jalur penyelesaian. Namun, terdapat persoalan lain yang jauh lebih sulit dituntaskan, yakni kekosongan penjelasan kepada masyarakat.
Pengunduran diri merupakan hak seseorang. Akan tetapi, jabatan wakil presiden bukan jabatan biasa. Posisi tersebut diperoleh melalui pemilihan langsung dalam satu pasangan dengan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.
Artinya, mandat politik yang melekat pada jabatan wakil presiden berasal dari rakyat. Karena itu, ketika pejabat yang bersangkutan memilih mengundurkan diri, publik memiliki kepentingan untuk memperoleh penjelasan yang memadai.
Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengingatkan agar peristiwa ini tidak melahirkan preseden bahwa pejabat yang menghadapi proses pemakzulan justru dapat memperoleh keuntungan hukum dan administratif dengan cara mengundurkan diri lebih dahulu.
Bivitri Susanti juga menilai, dari perspektif etika, Gibran semestinya mengambil langkah mundur tanpa harus menunggu desakan politik. Sementara itu, Suara Muhammadiyah mencatat bahwa motif sebenarnya di balik pengunduran diri tersebut masih menjadi pertanyaan terbuka.
Di sinilah pentingnya transparansi. Publik bukan sekadar ingin mengetahui siapa yang akan menggantikan Gibran, melainkan juga ingin memahami apa yang sesungguhnya terjadi.
Penjelasan tersebut menjadi bahan penting untuk memperbaiki sistem verifikasi persyaratan calon pemimpin nasional. Jangan sampai persoalan yang sama kembali muncul pada masa mendatang hanya karena negara gagal membangun mekanisme pemeriksaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Konstitusi yang Hemat Kata, Politik yang Sarat Tafsir
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan pedoman mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Presiden mengusulkan dua calon, MPR memilih salah satunya, dan proses tersebut harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Ketentuan itu tampak sederhana. Namun, kesederhanaan rumusan konstitusi justru menyisakan sejumlah ruang tafsir.
Konstitusi tidak secara terperinci mengatur kriteria kapasitas calon, mekanisme uji publik, maupun standar transparansi yang harus dipenuhi sebelum seseorang dipilih menjadi wakil presiden.
Sunny Ummul, Dedeng Zawawi dari Universitas Sriwijaya, serta sejumlah pakar lainnya juga mencatat belum adanya undang-undang yang secara rinci mengatur pengunduran diri wakil presiden.
Kekosongan norma tersebut membuat kualitas proses sangat bergantung pada kebijaksanaan Presiden, MPR, dan para aktor politik yang terlibat.
Persoalan lain adalah kedudukan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sejak lama dinilai belum memiliki batas kewenangan yang tegas.
Sejumlah kajian yuridis menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan wakil presiden sangat bergantung pada kehendak presiden, bukan sepenuhnya ditentukan oleh aturan baku.
Penelitian dalam jurnal Media Iuris Universitas Airlangga tahun 2024 yang ditulis Antono Adhi Susanto dan Ghunarsa Sujatnika bahkan mengusulkan perubahan terhadap Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Mereka menilai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden dapat disederhanakan dengan mengusulkan satu calon saja dan mempersingkat tenggat pemilihan menjadi tujuh hari.
Gagasan tersebut memberikan pesan penting: batas waktu 60 hari dalam konstitusi merupakan batas maksimal, bukan target yang harus dihabiskan.
Semakin cepat proses dapat diselesaikan secara transparan dan akuntabel, semakin baik bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
Perdebatan juga muncul mengenai asal-usul calon pengganti. Apakah Presiden wajib mengambil calon dari partai politik pengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya?
Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan calon pengganti berasal dari partai politik pengusung. Persyaratan tersebut hanya muncul dalam penjelasan UU MD3, yang menurutnya keliru karena menyamakan kekosongan jabatan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.
Pandangan ini memperlihatkan bahwa ruang konstitusional Presiden untuk menentukan calon pengganti sesungguhnya lebih luas daripada yang selama ini diperdebatkan dalam ruang politik.
Dengan kata lain, pengisian jabatan wakil presiden tidak seharusnya dipersempit menjadi sekadar pembagian jatah kekuasaan antarkelompok politik.
Kualitas, Bukan Sekadar Loyalitas
Bursa calon pengganti Gibran bergerak cepat. Sejumlah nama mulai diperbincangkan di ruang publik. Tiga kader Partai Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani, disebut dalam sejumlah pemberitaan media. Nama Puan Maharani juga muncul dalam pemberitaan Kompas.
Partai-partai koalisi menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, menyebut bahwa pertimbangan utama bukanlah kepentingan elektoral, melainkan kemampuan calon untuk langsung bekerja. Alasannya, masa efektif pemerintahan hanya tersisa sekitar dua tahun.
Pengamat Bawono juga menilai loyalitas akan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Presiden.
Pertimbangan tersebut tentu memiliki dasar rasional. Dalam pemerintahan, hubungan kerja yang harmonis antara presiden dan wakil presiden dapat mengurangi gesekan politik serta mempercepat pelaksanaan program pemerintahan.
Terlebih, masa kerja yang relatif singkat menuntut sosok yang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk langsung menjalankan tugas.
Namun, loyalitas tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Kecepatan bekerja juga tidak otomatis menunjukkan kualitas kepemimpinan.
Seorang wakil presiden harus memiliki integritas, kapasitas, rekam jejak, dan pemahaman terhadap persoalan bangsa. Jabatan tersebut bukan sekadar posisi pendamping presiden, apalagi hanya menjadi simbol kompromi politik.
Belajar dari polemik persyaratan dokumen pendidikan yang mengiringi perjalanan politik Gibran, setidaknya ada empat ujian kualitas yang perlu diterapkan dalam proses pemilihan pengganti wakil presiden.
Pertama, keabsahan persyaratan yang terbuka.
Tim verifikasi MPR dijadwalkan memeriksa dokumen calon pada 25 November hingga 8 Desember. Proses tersebut tidak boleh berhenti sebagai pemeriksaan administratif tertutup.
Hasil verifikasi, terutama mengenai keabsahan ijazah dan pemenuhan persyaratan pencalonan, sebaiknya diumumkan kepada masyarakat sebelum sidang paripurna.
Keterbukaan ini penting untuk memastikan bahwa persoalan administratif yang pernah menjadi polemik tidak kembali terulang.
Kedua, rekam jejak dan integritas calon.
Masyarakat berhak mengetahui rekam jejak para calon, termasuk pengalaman jabatan publik, integritas, serta kesiapan mereka menjalankan tanggung jawab kenegaraan.
Pernyataan kesiapan calon dan laporan harta kekayaan juga perlu dapat diakses dengan
kekayaan juga perlu dapat diakses dengan mudah. Informasi tersebut tidak seharusnya hanya menjadi konsumsi anggota MPR.
Jabatan publik menuntut pertanggungjawaban publik. Karena itu, proses seleksi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui kualitas orang yang akan memimpin bersama presiden.
Ketiga, mandat kerja yang jelas.
Selama ini, kewenangan wakil presiden sangat bergantung pada pembagian tugas yang diberikan presiden.
Kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan untuk memperjelas mandat kerja calon sebelum dipilih. Publik perlu mengetahui bidang apa yang akan menjadi tanggung jawab wakil presiden dan kontribusi apa yang diharapkan dari jabatan tersebut.
Jangan sampai posisi wakil presiden hanya menjadi pelengkap struktur pemerintahan tanpa kewenangan dan tanggung jawab yang terukur.
Keempat, legitimasi proses.
Konsultasi dengan partai-partai koalisi merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar. Namun, legitimasi pengisian jabatan tidak cukup hanya diperoleh melalui kesepakatan elite.
Presiden dan MPR perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan pemilihan dua nama yang diajukan.
Mengapa mereka dianggap paling layak? Apa keunggulan dan rekam jejaknya? Bagaimana mereka akan membantu menjalankan agenda pemerintahan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar proses pengisian jabatan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memperoleh kepercayaan masyarakat.
Cepat Boleh, Tertutup Jangan
Pendukung mekanisme yang berlaku saat ini memiliki argumentasi konstitusional yang kuat.
Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon sebagaimana dijamin UUD 1945. Pengunduran diri wakil presiden juga tidak harus melalui mekanisme pemakzulan, sebagaimana dijelaskan Titi Anggraini.
Selain itu, kekosongan jabatan wakil presiden menyimpan risiko tersendiri. Apabila Presiden berhalangan, Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan tugas kepresidenan dilakukan oleh tiga menteri, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
Karena itu, semakin singkat kekosongan jabatan wakil presiden, semakin kecil pula potensi persoalan dalam kesinambungan pemerintahan.
Semua argumentasi tersebut benar dan patut diperhitungkan.
Namun, kecepatan tidak harus dibayar dengan ketertutupan. Proses yang cepat tetap dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
Jadwal pemilihan pada 9 Desember dan masa verifikasi selama sekitar dua pekan justru menyediakan ruang yang cukup bagi lembaga negara untuk membuka informasi kepada masyarakat tanpa melanggar batas waktu konstitusional 60 hari.
Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mempertentangkan kecepatan dengan keterbukaan. Keduanya justru harus berjalan beriringan.
Tujuh Puluh Tahun Setelah Bung Hatta
Ada catatan sejarah yang patut menjadi bahan refleksi.
Siapa pun dua nama yang diserahkan Presiden pada 25 November nanti, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dari proses kompromi politik di antara elite.
Rakyat memiliki hak untuk mengetahui alasan, dasar pertimbangan, dan kualitas calon yang akan menduduki jabatan tersebut.
Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya diukur dari kemampuan negara menjalankan prosedur konstitusi. Demokrasi juga diuji dari kesediaan para pemegang kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat.
Kursi wakil presiden mungkin dapat terisi kembali dalam hitungan pekan. Namun, kepercayaan publik membutuhkan lebih dari sekadar pengumuman nama dan keputusan politik.
Ia membutuhkan kejujuran, keterbukaan, integritas, serta kepastian bahwa jabatan publik diisi berdasarkan kepentingan bangsa, bukan semata-mata kepentingan kekuasaan.
Sebab, ukuran keberhasilan bukanlah siapa yang akhirnya duduk di kursi wakil presiden, melainkan apakah masyarakat dapat percaya bahwa kursi itu diisi dengan alasan yang terang, persyaratan yang sah, dan tujuan yang jelas.
(Helmi AR)




































