SERANG – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto meninjau Balai Pelatihan Poliran Polda Banten sekaligus menutup Pelatihan Poliran Angkatan VII Tahun 2026 di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Pejabat Utama Mabes Polri, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, serta Wali Kota Serang Budi Rustandi.
Penutupan pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Polri mendorong pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan perluasan akses lapangan pekerjaan.
Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) pertama kali diinisiasi Suyudi pada 2024, saat masih menjabat Kapolda Banten. Program tersebut mengusung pendekatan pemolisian yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga kepedulian sosial, kemitraan lintas sektor, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Polri berperan sebagai koordinator dan fasilitator yang mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha, pemerintah, lembaga pelatihan, serta berbagai mitra terkait.
Kapolri mengatakan Balai Poliran Polda Banten merupakan titik awal lahirnya program Polisi Peduli Pengangguran. Karena itu, peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan dan keberlanjutan program yang telah berjalan.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Pelatihan Poliran Angkatan VII Tahun 2026 yang diikuti 502 peserta selama lima hari, mulai 16 hingga 20 November 2026.
“Para peserta mendapatkan berbagai pelatihan keterampilan sesuai bidang masing-masing, di antaranya pengelolaan sampah, perikanan dengan sistem bioflok, hidroponik, kelistrikan, hingga pengelasan,” ujar Suyudi.
Sebanyak 502 peserta tersebut mengikuti pelatihan dalam 13 bidang keterampilan. Rinciannya, pengelasan 18 peserta, kelistrikan 47 peserta, perikanan 16 peserta, peternakan 16 peserta, hidroponik 16 peserta, pengolahan sampah 16 peserta, manufaktur 131 peserta, junior cleaning service 9 peserta, pengelasan FCAW 3G sebanyak 14 peserta, operator packing 20 peserta, security 47 peserta, tata boga 50 peserta, serta food handler 102 peserta.
Kapolri menegaskan, pelatihan tersebut tidak boleh berhenti sebatas pemberian keterampilan. Para peserta juga harus memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Untuk mendukung hal tersebut, Polda Banten menggandeng pihak swasta agar lulusan pelatihan dapat terserap ke dunia kerja. Selain itu, peserta dipersiapkan memperoleh sertifikasi kompetensi melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten.
“Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian atau pemerintah daerah. Kita justru ingin mendukung, memudahkan, dan memfasilitasi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian, pemerintah daerah, maupun swasta,” tegasnya.
Menurut Suyudi, persoalan pengangguran bukan semata-mata menyangkut ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan keamanan masyarakat. Peningkatan produktivitas serta kesejahteraan diharapkan dapat menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengurangi angka kriminalitas.
Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan memaparkan bahwa program Poliran lahir sebagai respons terhadap persoalan pengangguran di Provinsi Banten.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Kapolda, tingkat pengangguran di Banten mencapai 6,68 persen atau sekitar 414.670 orang. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus membuka akses kesempatan kerja.
Hendra menjelaskan, pelaksanaan Poliran menggunakan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan.
Melalui Bhabinkamtibmas bersama perangkat desa dan mitra terkait, dilakukan pendataan serta perekrutan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Mereka kemudian diberikan pelatihan keterampilan teknis maupun nonteknis sebelum difasilitasi untuk memasuki dunia kerja atau merintis usaha mandiri.
Dalam memperluas akses penyaluran tenaga kerja, Polda Banten telah membangun kerja sama melalui 37 nota kesepahaman (MoU). Dari jumlah tersebut, 19 kerja sama masih berjalan, sementara 18 lainnya dalam proses.
Kemitraan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemasaran hasil usaha peserta, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Produk yang dihasilkan diharapkan dapat diserap para off-taker untuk kemudian disalurkan ke dapur masyarakat maupun pelaku usaha lainnya.
Program Poliran juga menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Di akhir kegiatan, Kapolri berharap program tersebut tidak sekadar menjadi agenda pelatihan, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.
“Program Poliran ini dapat menjadi upaya nyata dalam menekan angka pengangguran, mendorong masyarakat agar lebih produktif, memperoleh pekerjaan, dan memiliki penghasilan tetap,” tutup Suyudi. (AM)




































