SORONG — Hal itu disampaikan Supratman saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Sorong, Se;asa (20/5).
Dalam sambutannya, Supratman mengapresiasi penampilan pelajar dan mahasiswa Papua Barat yang menampilkan paduan gerak, musik, dan suara pada kegiatan tersebut.
Menurut dia, penampilan itu menunjukkan potensi dan kedisiplinan generasi muda Papua yang perlu didukung melalui kebijakan afirmasi pemerintah.
“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” kata Supratman.
Pada kesempatan itu, Supratman menawarkan peluang kepada sejumlah pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum.
Ia menjelaskan mahasiswa yang berminat dapat mengikuti pendidikan mulai dari semester awal dengan peluang menjadi ASN setelah menyelesaikan pendidikan.
Selain itu, Kementerian Hukum juga memberikan opsi bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi untuk tetap melanjutkan kuliah di perguruan tinggi masing-masing.
Supratman menegaskan kebijakan afirmasi akan terus diperkuat, baik dalam penerimaan calon mahasiswa kedinasan maupun rekrutmen ASN di lingkungan Kementerian Hukum.
“Saya sejak awal menjabat sebagai Menteri Hukum telah menyampaikan bahwa afirmasi harus diberikan, baik dalam penerimaan calon mahasiswa maupun penerimaan ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya.
Sementara itu, pelajar tingkat SMP dan SMA didorong mulai mempersiapkan diri sejak dini agar dapat memanfaatkan peluang pendidikan kedinasan tersebut.
Menurut Supratman, langkah afirmasi itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.
Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Hukum berharap semakin banyak generasi muda Papua yang mampu berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional.
