JAKARTA – Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun Anggaran 2026 resmi digelar pada Selasa (14/4/2026) di Jakarta, menjadi forum strategis untuk merumuskan arah komunikasi publik institusi kepolisian di tengah derasnya arus informasi digital yang kian kompleks dan rentan distorsi.
Mengusung tema besar optimalisasi komunikasi publik dan manajemen media, Rakernis tahun ini tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Lebih dari itu, forum ini diposisikan sebagai ruang konsolidasi nasional bagi jajaran kehumasan Polri, mulai dari Mabes hingga satuan kewilayahan, dalam merespons tantangan era kecerdasan buatan, disinformasi, dan perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat.
Kegiatan berlangsung secara hibrida, mempertemukan peserta secara luring dan daring, serta diisi dengan pembekalan materi oleh narasumber internal dan eksternal, diskusi panel, hingga sesi evaluasi kinerja. Fokus utama diarahkan pada penguatan kapasitas personel dalam mengelola komunikasi yang cepat, akurat, dan kredibel.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol, Johnny Eddizon Isir, dalam sambutannya menegaskan bahwa kecepatan informasi di era digital harus berjalan seiring dengan akurasi. Ia mengingatkan bahwa kesalahan informasi yang disebarkan institusi dapat berdampak luas terhadap persepsi publik.
“Kecepatan informasi harus diimbangi dengan kebenaran. Humas Polri harus menjadi yang terdepan dalam memastikan publik tidak hanya cepat menerima informasi, tetapi juga menerima informasi yang benar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan utama yang dihadapi institusi penegak hukum saat ini, menjaga keseimbangan antara respons cepat dan validitas informasi di tengah tekanan ruang digital yang serba instan.
Dalam konteks yang lebih luas, Rakernis ini juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya program prioritas pemerintah yang terangkum dalam visi Asta Cita Presiden RI Tahun 2026. Peran Humas Polri dinilai krusial dalam memastikan narasi kebijakan dapat tersampaikan secara utuh, sekaligus mencegah distorsi informasi yang berpotensi memicu keresahan publik.
Namun demikian, sejumlah pengamat komunikasi publik menilai bahwa tantangan Humas Polri tidak hanya terletak pada kemampuan teknis, tetapi juga pada konsistensi transparansi dan akuntabilitas. Kredibilitas, menurut mereka, tidak dibangun semata melalui strategi komunikasi, melainkan melalui keselarasan antara pesan yang disampaikan dan realitas di lapangan.
Rakernis ini juga dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kehumasan selama setahun terakhir. Sejumlah isu krusial seperti penanganan krisis komunikasi, pengelolaan opini publik, hingga pemanfaatan big data dalam strategi media menjadi topik utama pembahasan.
Di tengah meningkatnya potensi disinformasi dan polarisasi di ruang digital, penguatan fungsi kehumasan menjadi kebutuhan mendesak. Humas Polri dituntut tidak hanya reaktif terhadap isu, tetapi juga proaktif dalam membangun narasi yang konstruktif, edukatif, dan berbasis data.
Melalui Rakernis Humas Polri 2026, institusi ini berharap dapat memperkuat sinergi internal, meningkatkan profesionalisme personel, serta mengoptimalkan manajemen media dalam rangka membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan Humas Polri tidak hanya diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi sejauh mana informasi tersebut mampu dipercaya, dipahami, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
