PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan menjalin kerja sama strategis dengan PT Pertamina EP dalam memperkuat tata kelola sumur minyak rakyat di wilayah Sumsel. Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Gedung Presisi Polda Sumsel, Senin (11/5/2026).
Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 14 Tahun 2025 tentang pengelolaan sumur minyak oleh BUMD, koperasi, dan UMKM agar aktivitas pengeboran masyarakat berjalan legal, aman, dan produktif.
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho menegaskan bahwa keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama dalam tata kelola sumur minyak rakyat.
“Tidak boleh lagi ada korban jiwa akibat kecelakaan kerja dan tidak boleh ada pencemaran lingkungan. Lingkungan yang terdampak juga harus direvitalisasi bersama,” ujar Sandi.
Polda Sumsel juga mendorong Pertamina untuk menyerap hasil produksi minyak masyarakat secara maksimal dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan warga serta menekan praktik pengeboran ilegal.
Sandi menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap pihak yang masih melakukan aktivitas penyulingan maupun pengeboran di luar aturan yang telah disepakati.
Kerja sama tersebut turut dihadiri jajaran SKK Migas, Kementerian ESDM, serta petinggi PT Pertamina EP dan Pertamina Hulu Rokan. Polda Sumsel berharap sinergi lintas sektoral ini dapat meningkatkan lifting minyak nasional, menjaga keamanan, dan menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang tertib hukum di Sumatera Selatan.
