JAKARTA – Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa menyatakan dukungan kepada Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan sebagai aspirasi politik sekaligus bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Pernyataan sikap itu disampaikan Koordinator Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa, Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., M.H., di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dolfie menegaskan, dukungan tersebut merupakan aspirasi masyarakat Indonesia Timur yang mengedepankan persatuan, kesatuan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga menekankan bahwa setiap proses politik harus tetap berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami menyampaikan aspirasi dan dukungan agar Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan dan mewujudkan cita-cita bangsa sesuai mekanisme konstitusi serta ketentuan perundang-undangan,” demikian pernyataan sikap tersebut.
Tidak hanya menyampaikan aspirasi terkait kepemimpinan nasional, Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa juga menyatakan dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program yang mendapat dukungan di antaranya pemberantasan korupsi, Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, serta pembangunan tiga juta rumah.
Dukungan juga mencakup program hilirisasi dan industrialisasi, pengelolaan Danantara, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan pertahanan dan keamanan nasional.
Menurut Dolfie, berbagai program tersebut memiliki arti strategis bagi masa depan Indonesia. Pelaksanaannya diharapkan mampu memperkuat perekonomian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar capaian administratif maupun angka pembangunan.
Salah satu poin penting dalam pernyataan sikap tersebut adalah tuntutan agar pengelolaan kekayaan alam Indonesia, khususnya sektor pertambangan, memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa mendukung kebijakan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan dapat dinikmati negara. Aspirasi ini dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus memastikan kekayaan alam tidak hanya menguntungkan kelompok atau pihak tertentu.
Dolfie menegaskan, masyarakat di daerah penghasil tambang harus mendapatkan manfaat yang sepadan dengan kekayaan alam yang dieksploitasi dari wilayah mereka.
Manfaat tersebut harus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, serta penguatan perekonomian daerah.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan atau kepentingan segelintir pihak. Negara harus hadir untuk memastikan hasil kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Prinsip tersebut, lanjutnya, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Karena itu, pihaknya berharap kebijakan pertambangan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Lebih jauh, Dolfie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta berpartisipasi aktif dalam mengawal pembangunan nasional.
Ia menilai dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol masyarakat. Sebaliknya, partisipasi publik dan pengawasan yang konstruktif diperlukan agar setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan.
Setiap program pembangunan harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, anggaran negara dan kekayaan nasional benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di kawasan Indonesia Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan kekayaan daerah yang besar.
Menurut mereka, pembangunan nasional tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Masyarakat di seluruh pelosok Indonesia harus memperoleh kesempatan dan manfaat pembangunan secara adil.
Dolfie menambahkan, perbedaan pandangan dan aspirasi politik harus tetap ditempatkan dalam bingkai persatuan nasional. Kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Di akhir pernyataan sikapnya, Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa menegaskan komitmen untuk terus mendukung kemajuan Indonesia, mengawal kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan pengelolaan kekayaan alam yang berkeadilan.
Pernyataan sikap yang ditandatangani Koordinator Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa, Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., M.H., tersebut ditutup dengan semboyan:
“Indonesia Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Timur Maju.”
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa aspirasi masyarakat Indonesia Timur tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap figur kepemimpinan nasional, tetapi juga menyangkut komitmen terhadap pemerataan pembangunan, kedaulatan ekonomi, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Editor: Fahmy Nurdin




































