JAKARTA – Delapan nama tempat hiburan malam yang berlokasi di Kawasan Rukan Kota Indah, Jl. Pangeran Jayakarta, Tamansari, Jakarta Barat diduga menjadi lokalisasi prostitusi terselubung berkedok Bar dan Massage, diduga menawarkan layanan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedelapan klub malam itu yaitu : Astro Bar & Massage, Happy Bar & Massage, Mega Ayu Massage & KTV, New Sari Ayu Bar & Massage dan Grand MTR Bar & Massage.
Berdasarkan penelurusan yang dilakukan wartawan, di lokasi tersebut setidaknya ada delapan tempat hiburan malam yang menjajakan minuman keras beralkohol, juga sekaligus melayani pijat.
Pelayanan pijat inilah yang diduga hanya ‘kedok’ saja, padahal prakteknya hanyalah sebagai tempat praktek prostitusi terselubung.
“Jadi di lantai dasar untuk minum-minum (alkohol) ditemani oleh wanita-wanita yang telah disediakan oleh pengusaha. Selanjutnya kalau tamunya mau ‘eksekusi’ tinggal naik aja ke atas,” ujar Erwin (30) bukan nama sebenarnya, saat berbincang dengan wartawan.
Anton menjelaskan, sebelum tamu hendak pijat, tamu bisa menikmati minuman keras dahulu di temani oleh wanita-wanita yang telah disiapkan.
Kemudian, jika ingin pijat (massage), tamu bisa langsung transaksi dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pengusaha.
“Intinya kalau tamu sudah pengin melakukan hubungan badan dengan si wanita yang nemenin minum, tamu bisa langsung naik ke lantai atas,” imbuh Anton.
Menanggapi hal itu, Aktivis Sosila Pemuda Jakarta Barat Rinto Agus meminta kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan tegas atas usaha tersebut.
“Jelas jika yang dikatakan benar, sudah menyalahi aturan pemerintah soal usaha Bar dan Panti Pijat,” ujar Rinto.
Peri juga mencurigai ada oknum Aparatur Negeri Sipil (ANS) yang bermain di belakang usaha itu.
“Kalau tidak di backingi oknum aparat mana bisa dia terang-terangan usaha seperti itu,” imbuhnya.
Dugaan ini menambah kekhawatiran tentang maraknya praktik prostitusi terselubung di tempat-tempat hiburan yang sulit terdeteksi oleh pihak berwenang. Wartawan pun berencana untuk melanjutkan investigasi dengan mengonfirmasi masalah ini kepada instansi terkait, khususnya di tingkat Wali Kota Jakarta Barat, guna mengetahui langkah-langkah apa yang akan diambil untuk menangani masalah prostitusi yang beroperasi di wilayahnya.
Pasal 42 ayat (2) dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8/2007 menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menyuruh, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, serta dilarang menggunakan jasa penjaja seks komersial.
Selain Perda, prostitusi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 296 dan 506 KUHP lama, serta Pasal 420 dan 421 UU 1/2023 dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK, germo, dan muncikari.
Sampai berita ini tayang, pihak terkait yang membawahi sektor hiburan malam dan ketertiban umum belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan ini. Namun, sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, pelaku praktik prostitusi di tempat hiburan dapat dikenakan sanksi pidana, dengan ancaman hukuman penjara minimal 20 hari dan maksimal 90 hari, atau denda antara Rp 500.000 hingga Rp 30 juta.
Sekali lagi ia menegaskan, agar Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Sat Pol PP Jakarta Barat untuk menindak tegas jika terjadi pelanggaran.
“Sudin Parekraf dan Pol PP coba cek lokasi, bila perlu nyamar jadi pengunjung. Pasti akan tahu kalau tempat hiburan itu melakukan praktek prostitusi,’ tandasnya
Penulis : Yoga Stevian
