JAKARTA – Di tengah ketatnya kompetisi pasar global, pemerintah Indonesia memperkuat strategi pelindungan kekayaan intelektual (KI) sebagai fondasi menjaga daya saing produk nasional. Upaya ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga diperluas melalui peran aktif perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang kini diposisikan sebagai ujung tombak diplomasi ekonomi berbasis KI.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), menjadi kunci dalam memastikan produk-produk unggulan Indonesia tidak hanya dikenal secara global, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum yang memadai di negara tujuan ekspor.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menyatakan bahwa para duta besar memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kepentingan nasional dan sistem hukum internasional di bidang KI. Menurutnya, diplomasi yang terarah mampu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam melindungi aset intelektual di berbagai yurisdiksi.
“Perwakilan RI di luar negeri berperan penting dalam memperluas jangkauan pelindungan kekayaan intelektual Indonesia. Melalui diplomasi yang terstruktur, produk nasional tidak hanya dikenal luas, tetapi juga terlindungi secara hukum di negara mitra,” ujar Hermansyah, Rabu (25/3/2026).
Melalui berbagai forum internasional, pameran dagang, serta promosi budaya, Indonesia активно memperkenalkan produk berbasis KI, termasuk indikasi geografis seperti kopi, batik, dan komoditas khas daerah lainnya. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat identitas sekaligus nilai ekonomi produk Indonesia di pasar global.
Di sisi lain, KBRI juga memainkan peran sebagai pusat informasi dan fasilitator komunikasi antara DJKI dengan pemangku kepentingan di luar negeri. Fungsi ini memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap potensi sengketa, pelanggaran, maupun dinamika regulasi KI di berbagai negara.
Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Yasmon, menambahkan bahwa kerja sama internasional yang dijalin tidak hanya membuka peluang pasar baru, tetapi juga menjadi instrumen mitigasi risiko terhadap potensi penyalahgunaan kekayaan intelektual Indonesia oleh pihak asing.
“Koordinasi yang solid antara DJKI dan perwakilan RI di luar negeri memastikan setiap perkembangan kebijakan global dapat diantisipasi dengan tepat, tanpa mengabaikan kepentingan nasional,” kata Yasmon.
Secara konkret, DJKI bersama Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa terus aktif berpartisipasi dalam berbagai forum global, termasuk sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization (WIPO). Keterlibatan ini menjadi bagian dari strategi diplomasi multilateral Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional.
Namun demikian, upaya pelindungan KI di pasar global masih menghadapi sejumlah tantangan. Prinsip teritorial yang mengharuskan pendaftaran di masing-masing negara, perbedaan sistem hukum, hingga rendahnya pemahaman pelaku usaha, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kendala yang perlu diatasi secara sistematis.
Sebagai langkah preventif, DJKI mengimbau pelaku usaha, inventor, dan komunitas kreatif untuk lebih proaktif dalam melindungi aset KI mereka.
Pendaftaran melalui skema internasional seperti Madrid System untuk merek dan Patent Cooperation Treaty (PCT) untuk paten dinilai sebagai langkah strategis dalam menembus pasar global.
Pemerintah menegaskan bahwa pelindungan kekayaan intelektual bukan semata aspek hukum, melainkan juga instrumen ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah signifikan.
Dengan penguatan diplomasi KI serta sinergi antara pemerintah, perwakilan RI di luar negeri, dan pelaku usaha, Indonesia optimistis dapat menjadikan kekayaan intelektual sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
