Prabowo Soroti Perlindungan PRT dan Pembagian Hasil Ojol 92 Persen

- Jurnalis

Minggu, 16 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (16/8).

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (16/8).

JAKARTA  — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (16/8).

Prabowo mengatakan pemerintah bersama DPR RI telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026. Salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Menurut Prabowo, pengesahan regulasi tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap nilai dan martabat setiap pekerjaan sekaligus memastikan pekerja memperoleh pelindungan dalam menjalankan pekerjaannya.

“Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat, dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh pelindungan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Selain perlindungan pekerja rumah tangga, Prabowo turut menyinggung kebijakan pemerintah mengenai pembagian hasil antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi.

Ia mengatakan pemerintah mendorong pembagian hasil yang lebih adil bagi para pengemudi. Berdasarkan rekomendasi pemerintah, porsi pendapatan yang diterima pengemudi meningkat dari sebelumnya 80 persen menjadi 92 persen. Sementara itu, porsi untuk perusahaan aplikator ditetapkan sebesar 8 persen.

“Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik dua kali lipat, bahkan ada yang mengatakan naik tiga kali lipat,” kata Prabowo.

Prabowo menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan para pekerja memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dari aktivitas yang mereka jalankan.
Pidato Kenegaraan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Kehadiran jajaran pimpinan Kementerian Ketenagakerjaan dalam agenda kenegaraan itu menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah dalam mengikuti penyampaian arah kebijakan nasional, termasuk terkait penguatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja.

Berita Terkait

Saiful Chaniago Kecam Fitnah Judi Online terhadap Dasco, Desak Aparat Usut Penyebarnya
Relawan Tegak Lurus Prabowo Sodorkan Gus Ipul-Dasco sebagai Cawapres Pengganti Gibran
Perkara Suket Gibran Tuai Kritik, Erdi Surbakti Pertanyakan Konsistensi dan Independensi Lembaga Negara
Pemerintah Jamin Masa Depan Anak Relawan Karhutla yang Gugur, Siapkan Beasiswa hingga Pendidikan Tertinggi
GNK Desak Pemerintah Pusat Awasi Ketat Maybrat, Dana Desa Rp60,8 Miliar Jangan Sampai Salah Kelola!
GNK Ingatkan Elite Politik Jaga Stabilitas Pemerintahan, Ahmad Muzani Dinilai Figur Pemersatu di Tengah Persaingan Kursi Wapres
Mayjen TNI Purn. Bambang Sutrisno Sodorkan Nama Tubagus Bahrudin untuk Posisi Wakil Presiden
Kecam Penyadapan Presiden: PASPROBO Desak Usut Tuntas Dalang Intelektual, Tangkap Hingga Akarnya
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 13:53 WIB

Saiful Chaniago Kecam Fitnah Judi Online terhadap Dasco, Desak Aparat Usut Penyebarnya

Selasa, 17 November 2026 - 16:21 WIB

Relawan Tegak Lurus Prabowo Sodorkan Gus Ipul-Dasco sebagai Cawapres Pengganti Gibran

Minggu, 15 November 2026 - 19:04 WIB

Perkara Suket Gibran Tuai Kritik, Erdi Surbakti Pertanyakan Konsistensi dan Independensi Lembaga Negara

Minggu, 15 November 2026 - 13:32 WIB

Pemerintah Jamin Masa Depan Anak Relawan Karhutla yang Gugur, Siapkan Beasiswa hingga Pendidikan Tertinggi

Sabtu, 14 November 2026 - 21:35 WIB

GNK Desak Pemerintah Pusat Awasi Ketat Maybrat, Dana Desa Rp60,8 Miliar Jangan Sampai Salah Kelola!

Berita Terbaru