JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Prabowo (DPP PASPROBO) menyampaikan pernyataan sikap resmi menyikapi dinamika politik, ketatanegaraan, serta isu keamanan nasional terkini. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Jumat (13/11/2026), sebagai bentuk komitmen untuk menjaga stabilitas bangsa dan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum DPP PASPROBO Saiful Chaniago bersama Sekretaris Jenderal Sukarya Putra menegaskan, pernyataan sikap ini merupakan hasil rapat koordinasi dan konsolidasi nasional DPP PASPROBO.
Poin pertama, DPP PASPROBO menyampaikan apresiasi tertinggi kepada mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Menurut PASPROBO, Gibran telah memberikan dedikasi, pengabdian, dan kontribusi nyata selama mendampingi Presiden Prabowo dalam membangun fondasi pemerintahan yang kuat.
Poin kedua, PASPROBO berkomitmen penuh untuk berdiri di garda terdepan dalam mendukung, mengamankan, dan mengawal seluruh kebijakan serta program strategis Presiden Prabowo yang berpihak pada kesejahteraan, kemandirian, dan kepentingan rakyat Indonesia.
Poin ketiga, PASPROBO mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo terkait pengajuan Wakil Presiden. PASPROBO menghormati sepenuhnya hak prerogatif serta keputusan politik Presiden dan siap memberikan dukungan penuh demi keberlanjutan sinergi kepemimpinan nasional yang solid dan efektif.
Poin keempat, PASPROBO mengecam keras segala bentuk penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Tindakan tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan keamanan kepala negara. PASPROBO mendesak aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan hingga ke akar-akarnya.
Poin kelima, PASPROBO menuntut hukuman mati bagi para jenderal pelaku penyadapan dan makar. Menurut PASPROBO, penyadapan terhadap kepala negara yang disertai upaya makar adalah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap konstitusi, bangsa, dan negara, sehingga harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Poin keenam, PASPROBO mendesak penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan semata. Aparat penegak hukum diminta segera menangkap, mengadili, dan membongkar identitas aktor utama atau dalang intelektual yang menggerakkan operasi penyadapan serta upaya makar tersebut.
Poin ketujuh, PASPROBO mendesak pemerintah untuk segera mencabut gelar dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera yang pernah diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kejahatan terhadap kedaulatan negara, sebagai bentuk sanksi moral dan ketegasan negara terhadap pengkhianatan amanah bangsa.
Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan penegasan bahwa DPP PASPROBO akan terus menjaga marwah Presiden Republik Indonesia serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kebangsaan DPP PASPROBO,” pungkas Saiful Chaniago.
Editor: Fahmy Nurdin
