JAKARTA SELATAN – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui pembebasan biaya sewa kios selama enam bulan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang bersedia direlokasi ke pasar resmi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Kebijakan tersebut disampaikan Pramono saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Kamis (12/11), didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Syafrin Liputo.
Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan kewilayahan, mulai dari penataan PKL, penertiban parkir liar, pengelolaan sampah, penanganan banjir, hingga pembangunan infrastruktur.
Dalam penataan PKL, sebanyak 206 pedagang yang selama ini berjualan di Jalan Baru, Jalan Teuku Nyak Arief, dan Jalan Masjid Al-Huda telah didata untuk direlokasi. Perumda Pasar Jaya akan menyiapkan tempat usaha di Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama sebagai lokasi penampungan para pedagang.
Pramono mengatakan, pembebasan biaya sewa selama enam bulan merupakan bentuk dukungan pemerintah agar para pedagang bersedia pindah ke lokasi yang telah disediakan.
“Saya menyetujui untuk selama enam bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah,” ujar Pramono.
Ia meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, perangkat daerah yang menangani UMKM, serta jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kecamatan Kebayoran Lama segera menindaklanjuti kebijakan tersebut.
Relokasi ini bertujuan mengembalikan fungsi jalan, mengurangi kemacetan, sekaligus memastikan akses kendaraan darurat tidak terganggu. Di sisi lain, keberlangsungan usaha para pedagang diharapkan tetap terjaga melalui penyediaan tempat berjualan yang lebih tertata.
Selain penataan PKL, persoalan parkir liar juga menjadi perhatian, khususnya di kawasan Pondok Indah dan sekitar Gandaria City. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan untuk mengoptimalkan fasilitas parkir resmi.
Camat Kebayoran Lama Mustopa mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan pengelola Gandaria City guna menyiapkan solusi parkir bagi pengunjung.
“Kita akan berkoordinasi dengan pengelola Gandaria City, Pak Wali Kota, dan Dishub untuk dapat menyiapkan tempat parkir di lokasi Gandaria City tersebut,” ujar Mustopa.
Sementara itu, untuk mengantisipasi keberadaan pasar tumpah pada malam hari, pihak kecamatan telah memasang pembatas di sepanjang tepi jalan. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas perdagangan tidak meluas hingga menggunakan badan jalan.
Melalui rapat terbatas tersebut, Pemprov DKI Jakarta bersama jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan pihak kecamatan membahas langkah penanganan berbagai persoalan wilayah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi warga. (AM)
