JAKARTA – Universitas Nasional (UNAS) menyoroti tantangan krisis global yang kian kompleks menjelang 2030. Berbagai persoalan, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman ketahanan pangan dan energi, hingga perkembangan kecerdasan buatan (AI), menjadi pembahasan dalam The 3rd International Conference on Global Issues (ICGI) 2026.
Konferensi internasional bertema Beyond 2030: Redefining Global Resilience in the Age of Polycrisis itu digelar di Auditorium Cyber UNAS, Jakarta, Selasa (14/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 300 peserta secara luring dan daring yang berasal dari tujuh negara.
Forum ini menghadirkan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, serta Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono, sebagai tamu kehormatan.
Wakil Rektor UNAS, Ernawati Sinaga, mengatakan dunia kini menghadapi berbagai krisis yang berlangsung secara bersamaan dan saling memengaruhi. Kondisi yang dikenal sebagai polycrisis tersebut menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh dalam merumuskan solusi.
Menurut Ernawati, perubahan iklim, misalnya, tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga memengaruhi ketahanan pangan. Persoalan pangan kemudian dapat merembet ke sektor kesehatan, stabilitas sosial, hingga pembangunan ekonomi.
Di sisi lain, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan, terutama terkait ketenagakerjaan, pendidikan, etika, privasi, dan kesenjangan sosial.
“Ketahanan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan untuk pulih setelah krisis. Lebih dari itu, ketahanan harus mencakup kemampuan untuk mengantisipasi, beradaptasi, bertransformasi, dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi perubahan,” kata Ernawati.
Target SDGs 2030 di Tengah Ketidakpastian Global
Ketua Pelaksana ICGI 2026, Robi Nurhadi, menilai tantangan global saat ini tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan persoalan politik, ekonomi, energi, dan pangan. Kondisi tersebut semakin rumit ketika kerja sama antarnegara menghadapi tekanan akibat meningkatnya fragmentasi geopolitik.
Robi mengingatkan, waktu menuju tenggat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 semakin terbatas. Namun, berbagai persoalan internasional justru memperlihatkan kecenderungan dunia yang semakin terfragmentasi.
“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 tinggal empat tahun lagi, tetapi dunia justru semakin terfragmentasi. Tiga subtema ICGI hari ini adalah jawaban atas polycrisis itu,” ujar Robi.
Pembahasan dalam konferensi turut mencakup dinamika geopolitik, kerja sama ekonomi lintas negara, serta gangguan terhadap jalur perdagangan strategis. Sejumlah faktor tersebut dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan rantai pasok global.
Dalam situasi demikian, ketahanan global tidak hanya berkaitan dengan kemampuan suatu negara menghadapi guncangan, tetapi juga kapasitas membangun kerja sama dan menyesuaikan kebijakan terhadap perubahan yang berlangsung cepat.
Dubes Iran Tekankan Pentingnya Hukum Internasional
Perspektif mengenai tata kelola global turut disampaikan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional sebagai landasan menjaga perdamaian, keamanan, serta stabilitas dunia.
Boroujerdi menyatakan seluruh negara, terlepas dari kekuatan maupun pengaruh yang dimiliki, harus menghormati prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas wilayah, dan non-intervensi.
Menurut dia, penerapan hukum internasional secara konsisten diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong keadilan dalam hubungan antarnegara.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai tantangan tata kelola internasional di tengah perubahan peta kekuatan global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik.
Hadirkan Pembicara dari Sejumlah Negara
ICGI 2026 juga menghadirkan akademisi dan pemikir dari berbagai negara, antara lain Yuddy Chrisnandi dari Indonesia, Hamdan Daniel dari Malaysia, Tufan Kutay Boran dari Turki, serta Mona Hwaila yang mewakili Grand Mufti Australia, Sheikh Salim Alwan.
Selain itu, hadir Sharif Abu Shamalla dari Palestina dan Sheikh Mohammad Altafurahman dari Thailand.
Kehadiran para pembicara tersebut menjadi ruang pertukaran perspektif mengenai tata kelola global, dinamika ekonomi internasional, serta tantangan ketahanan energi dan pangan.
Sebagai tindak lanjut, penyelenggara berencana menyusun Policy Brief Beyond 2030 Framework. Dokumen ini akan merangkum gagasan dan rekomendasi kebijakan yang muncul dalam konferensi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan.
Melalui ICGI ke-3, UNAS berharap perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang dialog internasional yang menghasilkan pemikiran dan rekomendasi untuk menjawab persoalan global.
Di tengah krisis yang semakin saling berkaitan, upaya membangun ketahanan dunia menuju 2030 dinilai membutuhkan kemampuan beradaptasi, tata kelola yang kuat, serta kolaborasi lintas negara agar dampak krisis tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
(Helmi AR)
