JAKARTA – Tokoh masyarakat perbatasan asal Kalimantan, H. Alwan Saputra, S.P.I., M.M., menyampaikan pandangannya mengenai dinamika politik nasional, khususnya terkait pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, serta harapan terhadap sosok yang nantinya dapat mengisi kekosongan jabatan secara konstitusional, posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), sekira pukul 21.43 WIB, Alwan menilai bahwa langkah pengunduran Wapres Gibran merupakan pilihan bijak, apabila memang ditempuh demi menjaga persatuan, stabilitas politik, dan keutuhan bangsa.
Menurutnya, persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk polemik mengenai ijazah Gibran, sebaiknya disikapi secara proporsional dan tidak terus-menerus menjadi sumber perdebatan yang berpotensi memperlebar perpecahan.
“Menurut saya, keputusan Wapres untuk mundur, sebagaimana disampaikan, merupakan langkah bijak. Terlepas dari persoalan ijazah yang selama ini menjadi perdebatan, kami meyakini bahwa ijazah yang dimiliki Gibran sesuai dengan pengakuannya. Mungkin terdapat perbedaan dalam sistem pendidikan yang perlu dipahami secara objektif,” ujar Alwan.
Ia menegaskan, kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurutnya, apabila persoalan politik terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang produktif, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke daerah-daerah.
Alwan juga menyampaikan apresiasi terhadap sikap yang dinilainya dapat membuka ruang penyelesaian persoalan secara lebih dewasa. Ia berharap DPR RI dan MPR RI dapat mengambil sikap bijaksana, dengan tetap berpedoman pada konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita sebagai bangsa harus memiliki jiwa besar. Jangan sampai perbedaan pandangan politik justru membuat masyarakat terpecah. Lembaga negara harus mengedepankan kepentingan bangsa, bukan memperpanjang pertentangan yang tidak produktif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alwan menyoroti pentingnya mempertimbangkan sosok yang tepat apabila nantinya terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ia berpandangan bahwa figur dari kalangan independen, tokoh masyarakat, atau tokoh bangsa yang memiliki kemampuan menyatukan berbagai elemen dapat menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan.
Menurutnya, kondisi politik yang berkembang saat ini membutuhkan figur pemersatu, bukan sosok yang justru memperkuat persaingan dan kecemburuan antarkekuatan politik.
“Kami sebagai masyarakat daerah berharap, apabila nantinya ada pengisian jabatan Wakil Presiden, sebaiknya mempertimbangkan figur yang bukan berasal dari kepentingan partai politik. Bukan berarti partai politik tidak memiliki hak, tetapi situasi saat ini membutuhkan sosok yang mampu merangkul semua pihak dan tidak menambah sekat-sekat politik,” ungkapnya.
Alwan menjelaskan, kekhawatiran masyarakat daerah adalah munculnya kembali persaingan kepentingan antarkelompok apabila figur pengganti terlalu kuat terikat pada kepentingan politik tertentu. Padahal, masa pemerintahan yang tersisa hingga 2029 membutuhkan suasana politik yang kondusif agar agenda pembangunan dapat berjalan optimal.
Ia menilai, masyarakat di daerah sesungguhnya menginginkan kehidupan yang tenang, kesempatan bekerja dan berusaha, serta ruang untuk menjalankan aktivitas sosial dan keagamaan tanpa terus dibayangi kegaduhan politik di tingkat elite.
“Kami ini masyarakat daerah ingin bekerja, berusaha, beribadah, dan menjalani kehidupan dengan tenang. Jangan sampai pertikaian elite politik terus dipertontonkan sehingga dampaknya merembet ke seluruh daerah. Kita juga harus menjaga martabat bangsa di hadapan negara-negara lain,” katanya.
Dalam pandangannya, Alwan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan berbagai masukan sebelum mengusulkan nama calon Wakil Presiden kepada lembaga negara sesuai mekanisme konstitusional.
Ia mendorong agar Presiden tidak hanya mempertimbangkan pandangan politik, tetapi juga meminta pertimbangan para ulama, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh bangsa yang memiliki pengalaman serta kapasitas untuk menjaga persatuan nasional.
Menurut Alwan, Indonesia memiliki banyak figur potensial dari berbagai latar belakang yang dapat dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden dalam menyelesaikan masa jabatan pemerintahan hingga 2029.
“Harapan kami, mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai pemegang mandat pemerintahan dapat mengambil langkah yang benar-benar bijaksana. Persoalan sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga diperlukan keputusan terbaik untuk menyelamatkan keadaan. Libatkan para ulama, para kiai, tokoh agama, dan tokoh bangsa. Banyak figur yang memiliki kapasitas untuk menjadi wakil beliau dalam menyelesaikan masa jabatan pemerintahan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keputusan politik yang tidak mempertimbangkan kepentingan persatuan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, termasuk terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Karena itu, menurutnya, kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan strategis, terutama yang menyangkut keberlangsungan kepemimpinan negara.
Menutup pernyataannya, H. Alwan Saputra menegaskan bahwa masyarakat di daerah tidak menginginkan dinamika politik nasional terus diwarnai perseteruan berkepanjangan. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan mengutamakan stabilitas nasional.
Baginya, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan integritas, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan menjaga keseimbangan dan persatuan bangsa.
“Sudah saatnya para elite mengakhiri pertengkaran yang tidak produktif. Rakyat membutuhkan ketenangan, pembangunan, lapangan pekerjaan, dan kepastian masa depan. Siapa pun yang nantinya dipertimbangkan menjadi Wakil Presiden harus benar-benar memiliki kemampuan menyatukan bangsa. Jangan sampai kepentingan elite mengalahkan kepentingan rakyat,” pungkas Alwan.
Editor: Fahmy Nurdin
