JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penguatan kerja sama antara Kementerian Kebudayaan, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), dan UNESCO guna memperkuat pelindungan warisan budaya sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam agenda kebudayaan dunia.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Fadli Zon dengan Director of UNESCO Multisectoral Regional Office in Jakarta sekaligus UNESCO Representative untuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste, Maki Katsuno-Hayashikawa, di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Kamis (12/11).
Pertemuan itu juga menjadi momentum penguatan koordinasi kelembagaan KNIU setelah mandatnya diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026.
Fadli yang juga menjabat Ketua KNIU menilai, diperlukan mekanisme kerja yang lebih terstruktur serta sinergi lintas kementerian dan lembaga agar program UNESCO di Indonesia sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya di bidang kebudayaan.
Menurutnya, KNIU memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara UNESCO dengan pemerintah, akademisi, lembaga terkait, hingga masyarakat sipil.
“Keberadaan KNIU diharapkan dapat memperkuat koordinasi nasional dalam berbagai program UNESCO, sekaligus memastikan keterlibatan Indonesia berjalan secara terpadu,” kata Fadli.
Ia juga menyoroti pentingnya pendataan dan dokumentasi kekayaan budaya Indonesia, terutama untuk meningkatkan jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb).
Pendataan tersebut perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Langkah ini dinilai penting agar kekayaan budaya Indonesia dapat teridentifikasi, terlindungi, dan diperkenalkan lebih luas ke tingkat internasional.
Fadli mengatakan Indonesia memiliki ribuan ekspresi budaya yang membutuhkan perhatian melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
“Kerja sama dengan UNESCO sangat penting, tidak hanya untuk memperkuat pengakuan internasional, tetapi juga untuk mendukung pelestarian, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Selain pelindungan warisan budaya, Indonesia juga berupaya memperkuat kontribusi dalam berbagai program UNESCO, antara lain Warisan Dunia, Warisan Budaya Takbenda, UNESCO Global Geoparks, Man and the Biosphere Programme, serta Memory of the World.
Indonesia juga akan menjalankan tanggung jawab sebagai anggota Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage periode 2026-2030.
Fadli menegaskan, pengakuan internasional terhadap warisan budaya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan komunitas pemilik tradisi.
Sementara itu, Maki Katsuno-Hayashikawa mengapresiasi pertemuan tersebut dan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNESCO yang aktif dengan sejarah kerja sama panjang.
Ia berharap hubungan UNESCO dan Indonesia semakin kuat di bawah kepemimpinan Fadli Zon sebagai Ketua KNIU.
Maki menjelaskan, kantor regional UNESCO di Jakarta mencakup lima negara, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste. Kerja sama tersebut meliputi empat sektor utama, yaitu pendidikan, ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi, serta kebudayaan.
Untuk memperkuat koordinasi, UNESCO berharap dapat menggelar pertemuan rutin dengan KNIU, membahas prioritas program, serta menunjuk narahubung untuk masing-masing bidang.
Melalui penguatan kemitraan tersebut, pemerintah berharap Indonesia dapat meningkatkan kontribusi dalam berbagai agenda UNESCO sekaligus memperkuat pelindungan dan pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan nasional.
