JAKARTA – Upaya memperjuangkan hak dan perlindungan sosial bagi pekerja industri perfilman nasional terus mendapat perhatian. Ketua Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI), Dr. Rizal Djibran, melakukan pertemuan strategis dengan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Dr. Agung Nugroho, S.H., M.H., pada Senin (9/11/2026), bertempat di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Plaza BP Jamsostek, Jakarta.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah FSPPI dalam mendorong perluasan akses jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di sektor perfilman Indonesia. Pembahasan difokuskan pada pentingnya memastikan para insan perfilman memperoleh hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam dialog tersebut, kedua pihak menyoroti berbagai tantangan ketenagakerjaan yang selama ini dihadapi pekerja film. Salah satu persoalan utama adalah karakteristik industri perfilman yang banyak menggunakan sistem kerja berbasis proyek, kontrak jangka pendek, maupun pekerjaan lepas (freelance), sehingga akses terhadap perlindungan jaminan sosial masih perlu diperluas.
FSPPI berpandangan bahwa pekerja perfilman merupakan bagian penting dari ekosistem industri kreatif nasional. Oleh karena itu, para pekerja di balik produksi film, baik yang bekerja di depan kamera maupun di belakang layar, membutuhkan kepastian perlindungan atas risiko pekerjaan serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Dr. Agung Nugroho, menyambut positif kunjungan dan aspirasi yang disampaikan Ketua FSPPI. Ia menyampaikan keterbukaan BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun sinergi dengan organisasi pekerja perfilman dalam memperluas cakupan perlindungan sosial.
“Dengan kehadiran Ketua Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia, kami menyambut baik. Insyaallah, kita akan melakukan kerja sama dengan FSPPI, tentunya untuk memastikan seluruh pekerja perfilman yang ada di Indonesia bisa terlindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Agung Nugroho.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya membangun kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan FSPPI. Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak pekerja perfilman yang memperoleh informasi, kemudahan akses, serta kesempatan untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, Ketua FSPPI Dr. Rizal Djibran menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan jajaran BPJS Ketenagakerjaan dalam menerima aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan perlindungan pekerja perfilman.
Sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan, Rizal Djibran turut menyerahkan sebuah buku kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam kesempatan tersebut.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Meski demikian, substansi pembicaraan memiliki arti penting bagi masa depan perlindungan tenaga kerja di sektor perfilman, khususnya dalam mendorong kesadaran bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengabaikan karakteristik hubungan kerja masing-masing.
Ke depan, FSPPI dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menindaklanjuti pertemuan tersebut melalui langkah-langkah kerja sama yang lebih konkret, termasuk sosialisasi kepesertaan dan perluasan jangkauan perlindungan bagi pekerja perfilman di berbagai daerah.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun industri perfilman Indonesia yang semakin profesional, aman, sejahtera, dan berkeadilan. Sebab, kemajuan industri perfilman tidak hanya ditentukan oleh kualitas karya dan produksi, tetapi juga oleh terpenuhinya hak, kesejahteraan, serta perlindungan bagi seluruh tenaga kerja yang berada di dalamnya.
Editor: Fahmy Nurdin
