JAKARTA – Sinergi antara BPJS Kesehatan dan insan pers terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui kegiatan Dialog JKN Bersama Media, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Pusat menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Pusat sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung pada 10 November 2026 itu menjadi ruang silaturahmi, diskusi, sekaligus pertukaran informasi antara BPJS Kesehatan dan insan pers. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi mengenai JKN, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Pusat, Yessy Rahimi, mengatakan media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada publik.
Menurut Yessy, komunikasi terbuka dengan wartawan bukan sekadar membangun hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun komunikasi dan kolaborasi yang semakin erat dengan rekan-rekan media. Kami terbuka terhadap pertanyaan, masukan, maupun kritik konstruktif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan JKN,” ujar Yessy.
Dalam dialog tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Edukasi ini dinilai penting agar masyarakat mengetahui prosedur yang harus ditempuh ketika membutuhkan layanan kesehatan, termasuk memahami hak dan ketentuan yang berlaku.
Peserta JKN pada prinsipnya mengakses pelayanan kesehatan terlebih dahulu melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik, maupun dokter praktik perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Apabila berdasarkan indikasi medis diperlukan penanganan lebih lanjut, peserta dapat dirujuk ke rumah sakit atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Namun, ketentuan tersebut berbeda dalam kondisi kegawatdaruratan. Peserta JKN yang mengalami kondisi gawat darurat dapat langsung mendatangi instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit tanpa harus membawa surat rujukan dari FKTP.
Selain memahami alur pelayanan, masyarakat juga perlu mengetahui manfaat serta ketentuan penjaminan Program JKN, termasuk jenis pelayanan yang dijamin maupun tidak dijamin sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan peserta memperoleh pendampingan selama mengakses pelayanan di rumah sakit, BPJS Kesehatan menghadirkan petugas BPJS SATU (Siap Membantu) di rumah sakit mitra.
Petugas tersebut dapat dihubungi peserta yang membutuhkan informasi, mengalami kendala pelayanan, maupun ingin menyampaikan pengaduan terkait Program JKN.
Jangan Tunggu Sakit untuk Memastikan JKN Aktif
Di tengah upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai JKN, Yessy juga mengingatkan pentingnya memastikan status kepesertaan tetap aktif sebelum membutuhkan pelayanan kesehatan.
Menurut Yessy, pengecekan status kepesertaan sebaiknya dilakukan secara berkala. Masyarakat tidak perlu menunggu sakit untuk memastikan jaminan kesehatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan ketika diperlukan.
Pengecekan status kepesertaan dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN maupun kanal layanan BPJS Kesehatan lainnya, seperti PANDAWA melalui WhatsApp 0811-8-165-165 dan BPJS Kesehatan Care Center 165.
“Jangan menunggu sakit untuk memeriksa status kepesertaan. Pastikan JKN selalu aktif, pahami alur pelayanan, dan manfaatkan kanal layanan yang tersedia. Dengan demikian, peserta dapat memperoleh perlindungan kesehatan secara optimal ketika dibutuhkan,” tambah Yessy.
Melalui Dialog JKN Bersama Media, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Pusat berharap kemitraan dengan PWI dan insan pers semakin kuat. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas penyebaran informasi yang benar mengenai Program JKN sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.
Sinergi antara penyelenggara jaminan kesehatan dan media menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan JKN, tetapi juga memahami mekanisme pelayanan, hak kepesertaan, serta kanal pengaduan yang dapat dimanfaatkan.
Dengan informasi yang tepat dan komunikasi yang terbuka, masyarakat diharapkan semakin siap mengakses pelayanan kesehatan serta memperoleh perlindungan JKN secara optimal.
(Helmi AR)
