Opini Oleh: Helmi AR
Fakultas Hukum universitas pamulang
JAKARTA – Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali membuka ruang perdebatan yang lebih luas tentang integritas pejabat publik, transparansi, dan standar pertanggungjawaban dalam demokrasi Indonesia. Persoalannya bukan semata-mata tentang seseorang, melainkan tentang bagaimana negara memastikan bahwa setiap pejabat yang memperoleh mandat rakyat memenuhi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, Sabtu, (14/11/2026).
Di tengah perdebatan tersebut, muncul pertanyaan yang menarik sekaligus menantang: jika persoalan ijazah menjadi perhatian publik terhadap seorang pejabat negara, mengapa standar pemeriksaan tidak diterapkan secara proporsional kepada seluruh anggota DPR dan DPRD?
Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, apalagi menyimpulkan adanya pelanggaran. Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan refleksi tentang konsistensi demokrasi dalam menempatkan integritas sebagai fondasi kekuasaan.
Ketika Ijazah Menjadi Simbol Integritas
Ijazah memang bukan satu-satunya ukuran kualitas seseorang. Pengalaman, kompetensi, kapasitas kepemimpinan, dan rekam jejak juga menentukan kemampuan seseorang menjalankan tugas publik.
Namun, keabsahan dokumen pendidikan tetap memiliki relevansi, terutama ketika dokumen tersebut menjadi bagian dari persyaratan administratif, pencalonan, atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, verifikasi bukanlah bentuk persekusi politik. Verifikasi merupakan mekanisme untuk memastikan kebenaran berdasarkan dokumen, prosedur, dan kewenangan yang sah.
Persoalan menjadi problematis ketika pemeriksaan hanya dipersepsikan sebagai alat menyerang lawan politik, sementara standar yang sama tidak berlaku terhadap pihak lain.
Demokrasi tidak boleh terjebak dalam logika siapa yang diperiksa dan siapa yang dilindungi. Demokrasi harus berdiri di atas prinsip bahwa setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kebenaran dan keterbukaan.
DPR dan DPRD Tidak Boleh Kebal dari Pertanyaan Publik
Anggota DPR dan DPRD merupakan representasi rakyat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Mereka memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah kebijakan, menyusun anggaran, mengawasi pemerintahan, hingga memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Kewenangan tersebut semestinya berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dan administratif.
Karena itu, pertanyaan mengenai transparansi pendidikan anggota legislatif bukan sesuatu yang tabu. Publik berhak mengetahui apakah persyaratan pencalonan dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tetapi, hak publik untuk mengetahui tidak berarti setiap orang dapat menuduh tanpa bukti. Pemeriksaan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, objektif, dan tidak diskriminatif.
Jika memang terdapat kebutuhan verifikasi, proses tersebut seharusnya dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, bukan berdasarkan tekanan politik atau sentimen media sosial.
Dengan demikian, wacana pemeriksaan ijazah anggota DPR dan DPRD seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola demokrasi, bukan sebagai upaya mempermalukan individu atau institusi.
Jangan Jadikan Verifikasi sebagai Senjata Politik
Salah satu ancaman terbesar dalam demokrasi adalah ketika persoalan administratif berubah menjadi pertarungan politik tanpa ujung.
Setiap kontroversi dapat berkembang menjadi saling tuding, sementara substansi persoalan justru kehilangan arah. Masyarakat akhirnya terjebak dalam perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah, tanpa memperoleh kepastian berdasarkan fakta.
Dalam situasi seperti ini, media memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga ruang publik tetap rasional.
Pers tidak boleh sekadar memperbesar kontroversi. Pers harus menguji informasi, menghadirkan perspektif yang berimbang, serta membedakan antara fakta, dugaan, opini, dan kesimpulan hukum.
Sebab, pemberitaan yang tidak disertai kehati-hatian berpotensi membentuk opini publik sebelum proses verifikasi selesai.
Transparansi Harus Berlaku untuk Semua
Polemik ijazah Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat prinsip transparansi dalam penyelenggaraan negara.
Jika masyarakat menuntut keterbukaan dari seorang pejabat, tuntutan yang sama juga harus berlaku terhadap pejabat lain sesuai ketentuan hukum.
Tidak boleh ada standar ganda dalam demokrasi. Tidak boleh ada pejabat yang dianggap terlalu penting untuk diperiksa, tetapi juga tidak boleh ada individu yang diperiksa hanya karena menjadi sasaran kontroversi politik.
Prinsipnya sederhana: pemeriksaan harus berbasis aturan, bukan berdasarkan siapa orangnya.
Keterbukaan yang konsisten justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Sebaliknya, ketidakjelasan dan perlakuan yang berbeda berpotensi menumbuhkan kecurigaan serta memperlebar jarak antara rakyat dan penguasa.
Demokrasi Tidak Berhenti pada Pemilu
Demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin dan wakil rakyat setiap lima tahun. Demokrasi juga menuntut adanya pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban setelah seseorang memperoleh kekuasaan.
Rakyat tidak hanya berhak memilih, tetapi juga berhak mengawasi.
Karena itu, polemik ijazah tidak seharusnya berhenti pada nama Gibran Rakabuming Raka. Persoalan ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun sistem verifikasi yang lebih transparan, proporsional, dan berlaku sesuai ketentuan bagi seluruh pejabat publik.
Jika integritas menjadi tuntutan terhadap Wakil Presiden, maka integritas juga harus menjadi standar bagi anggota DPR, DPRD, menteri, kepala daerah, dan seluruh penyelenggara negara.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar keabsahan selembar ijazah. Yang lebih penting adalah kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi.
Sebab, dalam negara demokratis, kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk bebas dari pertanyaan. Kekuasaan adalah amanah yang harus selalu siap dipertanggungjawabkan.
(Juana)
