Diduga Rekayasa Kasus Rahmadi, Massa Desak Kompol DK Diperiksa dan Dipecat

- Jurnalis

Rabu, 22 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Sejumlah perwakilan massa aksi berpose di depan kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/4/2026)

Foto: Sejumlah perwakilan massa aksi berpose di depan kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/4/2026)

JAKARTA – Kontroversi perkara dugaan kriminalisasi yang menimpa Rahmadi terus bergulir dan memantik perhatian publik. Kali ini, tiga organisasi yang tergabung dalam Himmah Legal Movement (HLM), Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI), serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), menyuarakan tuntutan keras agar oknum yang diduga terlibat, yakni Kompol DK dan rekan-rekannya, segera dipanggil dan diperiksa secara hukum atas dugaan tindak kekerasan dan rekayasa perkara.

Rahmadi, warga Kota Tanjungbalai yang berprofesi sebagai peternak dan dikenal aktif sebagai relawan anti-narkoba, dituduh memiliki narkotika jenis sabu-sabu oleh oknum tersebut. Penangkapan dilakukan secara mendadak saat korban sedang berada di sebuah toko pakaian.

“Penangkapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur hukum, disertai tindak kekerasan fisik, penyiksaan, serta intimidasi merupakan modus operandi yang tidak dapat ditoleransi dan mencederai rasa keadilan,” ungkap Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, dalam orasinya, Rabu (22/04/2026).

Menurut Sukri, peristiwa ini diduga kuat bermotif balas dendam dan upaya pembungkaman terhadap kritik. Sebelum ditangkap, diketahui bahwa Rahmadi sebelumnya telah melaporkan tindakan oknum tersebut ke Polda Sumatera Utara karena dinilai berperilaku tidak mencerminkan nilai-nilai penegak hukum dan merusak citra institusi.

“Oknum tersebut harus dipanggil dan diadili karena telah melanggar hukum serta menciptakan ketimpangan penegakan hukum. Kami menolak adanya disparitas hukum di negara ini,” tegas Sukri lantang di depan Gedung DPR RI, Senayan.

Aliansi tersebut mendesak Komisi III DPR RI untuk segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menelusuri akar permasalahan secara komprehensif.

“Kami memegang keyakinan penuh bahwa Rahmadi adalah orang yang tidak bersalah. Kasus ini harus diusut secara transparan dan terbuka untuk menemukan kebenaran materiil,” tambahnya.

Tidak hanya meminta pemeriksaan terhadap oknum penyidik, Sukri juga menuntut agar Komisi III memanggil pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses persidangan, meliputi Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Jaksa Penuntut Umum, hingga Majelis Hakim.

“Semua elemen yang terlibat harus dimintai keterangan agar kasus ini menemukan titik terang dan keadilan dapat dipulihkan. Kami tidak ingin ada lagi korban kriminalisasi serupa di masa depan,” tegasnya.

Usai menyuarakan aspirasi di DPR RI, massa kemudian bergerak menuju Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Di sana, mereka menuntut penerapan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol DK dan cs, karena dinilai telah mencoreng wibawa dan kehormatan institusi Polri.

“Proses hukum dan berikan sanksi PTDH kepada mereka yang diduga melakukan rekayasa hukum, penyiksaan, dan diskriminasi terhadap saudara Rahmadi,” seru para demonstran.

Terlihat massa membawa berbagai atribut unjuk rasa berupa baliho dan spanduk besar yang memuat tuntutan: “Tangkap, Periksa, dan PTDH-kan Oknum Kompol Dedi Kurniawan Diduga Pelaku Kriminalisasi dan Rekayasa Hukum Kasus Rahmadi”.

Aksi ini juga menjadi bentuk penagihan janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk konsisten menindak tegas setiap oknum yang melanggar hukum dan kode etik.

“Kami percaya dan berharap Bapak Kapolri akan tetap tegas dan konsisten menindak setiap pihak yang merusak nama baik institusi, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan tegaknya supremasi hukum,” tutup Sukri.

Reporter: Michael

Berita Terkait

Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang
Imigrasi Serang Ringkus Tiga WNA Pakistan, Diduga Salahgunakan Izin Tinggal untuk Jualan Peci Keliling
Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla, 104 Perusahaan Diselidiki
KUD Minanga Ogan Buka Suara soal Replanting Sawit Rp27 Miliar, Bantah Dugaan Kongkalikong dan Penyerobotan Lahan
Imigrasi Amankan 28 WNA di Bali, Diduga Terlibat Investasi Fiktif
Hari Bakti Imipas ke-2, Rutan Tanjung Pura Hadirkan Kepedulian bagi Warga dan Pengurus Masjid
Imigrasi Bali Deportasi 31 WNA, Terlibat Penyalahgunaan Izin Tinggal hingga Overstay
WS Law And Partner Tantang Pembuktian Kasus Masta, Dugaan Pemerasan Kades Kertawinangun Disorot
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:25 WIB

Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang

Senin, 16 November 2026 - 10:46 WIB

Imigrasi Serang Ringkus Tiga WNA Pakistan, Diduga Salahgunakan Izin Tinggal untuk Jualan Peci Keliling

Minggu, 15 November 2026 - 23:37 WIB

Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla, 104 Perusahaan Diselidiki

Sabtu, 14 November 2026 - 14:33 WIB

KUD Minanga Ogan Buka Suara soal Replanting Sawit Rp27 Miliar, Bantah Dugaan Kongkalikong dan Penyerobotan Lahan

Jumat, 13 November 2026 - 09:41 WIB

Imigrasi Amankan 28 WNA di Bali, Diduga Terlibat Investasi Fiktif

Berita Terbaru

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mengancam mendeportasi lima warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diduga menjadi korban tindak pidana penyelundupan manusia. Kelimanya diamankan setelah kapal yang mereka tumpangi terdampar di perairan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hukum & Kriminal

Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:25 WIB