SURABAYA – Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menunda keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak bergabung menjadi tentara bayaran di Rusia. Keduanya diamankan saat hendak melakukan perjalanan ke luar negeri pada Jumat (20/11/2026).
Penundaan dilakukan setelah petugas menemukan ketidaksesuaian antara keterangan perjalanan dengan tujuan sebenarnya. Kedua WNI tersebut awalnya mengaku hendak berlibur ke Thailand melalui Singapura selama 10 hari.
Namun, hasil pemeriksaan mendalam mengungkap bahwa tujuan perjalanan mereka adalah Rusia. Keduanya diketahui mendapat tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook.
Kepala Kantor Imigrasi Juanda, Agus Winarto, mengatakan kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukannya riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026.
Dalam pemeriksaan lanjutan, kedua WNI mengaku mendapat tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan atau *security* di Rusia. Akan tetapi, bukti komunikasi dengan pihak perekrut justru mengindikasikan adanya keterkaitan dengan aktivitas militer.
“Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama sepuluh hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran,” kata Agus.
Atas temuan tersebut, petugas Imigrasi menerbitkan tindakan penundaan keberangkatan atau *Not OK to Board* terhadap kedua WNI. Selanjutnya, keduanya diserahkan kepada Satgas PAM dan diteruskan ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, khususnya yang ditawarkan melalui media sosial.
Menurutnya, masyarakat harus memastikan legalitas perusahaan, kejelasan jenis pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
“Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa,” ujar Hendarsam.
Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Hendarsam juga mengingatkan adanya risiko seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan atau *stateless* apabila kehilangan status WNI dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain.
“Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain, seseorang berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Konsekuensinya sangat besar dan dapat memengaruhi seluruh masa depannya,” paparnya.
Lebih lanjut, Hendarsam menegaskan pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional.
“Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia,” tutup Hendarsam.




































