JAKARTA – Sejumlah petugas gabungan dari Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur melakukan penjagaan ketat di sepanjang Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin (22/9/2025) malam. Langkah ini diambil setelah viralnya video di media sosial yang memperlihatkan badan jalan digunakan sebagai area parkir liar dan lokasi berdagang, sehingga hanya menyisakan satu lajur bagi kendaraan.
Pantauan di lokasi pada pukul 20.30 WIB menunjukkan puluhan petugas bersiaga dengan menurunkan armada mobil derek. Sejumlah kendaraan roda empat yang masih terparkir di sisi kiri jalan mendapat peringatan keras. Meski begitu, arus lalu lintas dari arah Cililitan tetap terpantau lancar dengan kecepatan rata-rata 30–40 kilometer per jam.
Berbeda dengan situasi pada Sabtu (20/9/2025) lalu, jalan yang biasanya dipenuhi deretan pedagang dan parkir liar kini terlihat lebih tertib. Pedagang masih berjualan, namun tidak lagi menggunakan badan jalan.
Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Budhy Novian, menjelaskan bahwa pihaknya menurunkan 31 personel dalam operasi penjagaan malam itu. Rinciannya, 21 anggota berasal dari Satpol PP dan 10 dari Sudinhub Jakarta Timur.
“Penjagaan dilakukan hingga pukul 00.00 WIB. Untuk sementara, kita akan berjaga setiap malam sampai ada solusi permanen dari Pemkot Jakarta Timur,” ujar Budhy.
Budhy menegaskan bahwa penindakan ini bukan untuk melarang aktivitas ekonomi warga, terutama pedagang kecil dan usaha mikro. Namun, penggunaan badan jalan sebagai lapak maupun lahan parkir dianggap telah melanggar aturan dan menimbulkan gangguan ketertiban umum.
“Bukan berarti kita melarang orang berusaha, baik itu pedagang maupun jasa parkir. Tapi yang kita kendalikan adalah implikasi dari gangguan akibat aktivitas tersebut. Jalan umum harus kembali difungsikan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Menurut Budhy, pihaknya telah melaporkan situasi ini ke tingkat pimpinan Pemerintah Kota Jakarta Timur. Nantinya, Pemkot akan memfasilitasi langkah jangka panjang, seperti penataan pedagang dan penyediaan lokasi parkir alternatif.
“Untuk saat ini, kami lakukan penjagaan rutin. Setelah bisa terkendali, baru akan ada fasilitasi yang lebih permanen dari pemerintah kota,” tambahnya.
Sebelumnya, sebuah video yang diunggah akun Instagram @ijoeel menjadi sorotan publik. Video tersebut memperlihatkan empat lajur Jalan Mayjen Sutoyo yang hampir seluruhnya dipenuhi parkir kendaraan dan lapak pedagang, sehingga kendaraan hanya bisa melintas di satu lajur.
Dalam narasi video, kondisi itu disebut terjadi setiap malam sejak pukul 20.00 WIB hingga tengah malam, bahkan semakin padat pada malam Minggu. “Parkir makan empat jalur jalan umum, ini sudah lama terjadi dan berlangsung setiap malam,” tulis akun tersebut.
Lokasi yang ditunjukkan dalam video berada di sekitar kawasan Primajasa Cililitan hingga dekat Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN). Unggahan itu pun menuai banyak keluhan dari pengguna jalan yang merasa terganggu dengan penyempitan ruas jalan.
Beberapa pengendara yang melintas pada Senin malam mengaku lega dengan adanya penjagaan petugas. “Sekarang lebih lancar, nggak kayak kemarin-kemarin yang sempit banget. Mudah-mudahan ditertibkan terus,” ujar Yudi, seorang pengemudi ojek online yang kerap melewati jalan tersebut.
Di sisi lain, pedagang kaki lima meminta pemerintah menyediakan solusi yang tidak merugikan mereka. “Kami juga cari makan, kalau dilarang jualan di situ harus ada tempat pengganti. Kalau enggak, kami bingung mau jualan di mana,” kata Arman, salah seorang pedagang.
Fenomena serupa bukan kali pertama terjadi di Jakarta. Kawasan dengan aktivitas perdagangan tinggi sering menjadikan badan jalan sebagai area parkir dan lokasi berdagang. Pakar transportasi perkotaan menilai penertiban perlu dibarengi dengan penyediaan ruang usaha yang legal dan memadai.
“Kalau hanya mengusir tanpa solusi, masalah akan pindah ke titik lain. Pemda harus menyiapkan zona PKL resmi dan kantong parkir untuk menata kawasan,” ujar Darmaningtyas, pengamat transportasi.
Dengan adanya perhatian publik melalui media sosial, Pemkot Jakarta Timur kini dituntut untuk tidak hanya melakukan penertiban sementara, tetapi juga mencari pola penataan yang berkeadilan, mengutamakan kelancaran lalu lintas sekaligus memberi ruang ekonomi bagi masyarakat kecil.
(*/Fahmy)
