SBY Pertimbangkan Langkah Hukum Terkait Tuduhan Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi

- Jurnalis

Sabtu, 3 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Dok-Istimewa)

Foto: Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Dok-Istimewa)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tengah mempertimbangkan langkah hukum menyusul maraknya tudingan di media sosial yang menyeret namanya dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Tuduhan tersebut dinilai sebagai fitnah yang tidak berdasar dan berpotensi mencederai kehormatan pribadi serta integritas politik SBY.

Pernyataan tersebut disampaikan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, melalui sebuah video yang diunggah di akun Facebook pribadinya. Dalam video itu, Andi menegaskan bahwa SBY merasa terganggu dengan narasi liar yang berkembang tanpa dasar fakta dan terus berulang di berbagai platform digital.

“Ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum. Memberikan somasi terhadap orang-orang yang menyebarkan fitnah ini,” ujar Andi Arief, dikutip, Sabtu (3/1/2025).

Menurut Andi, SBY secara tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya berada di balik mencuatnya isu ijazah palsu Jokowi. Bahkan, narasi yang beredar dinilai semakin menyesatkan karena mengaitkan SBY dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, seolah-olah keduanya berkolaborasi dalam membangun isu tersebut.

“Itu tidak benar. Pak SBY tidak berada di balik isu ijazah palsu, apalagi dikaitkan dengan konflik antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan pihak-pihak lain,” tegas Andi.

Ia menjelaskan, selama ini hubungan antara SBY dan Jokowi terjalin dengan baik dan penuh saling menghormati, baik saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden maupun setelahnya. Karena itu, tuduhan yang berkembang dianggap sebagai upaya adu domba dan pembunuhan karakter yang tidak bertanggung jawab.

Andi Arief juga menyoroti pola penyebaran isu tersebut yang banyak dilakukan oleh akun-akun anonim. Ia menduga akun-akun tersebut memiliki afiliasi tertentu dan secara sengaja membangun narasi untuk menyeret nama besar SBY demi kepentingan politik tertentu.

“Sebagian besar yang menyebarkan isu ini adalah akun anonim. Ini yang membuat Pak SBY merasa terganggu, karena seolah-olah beliau dituduh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dilakukan,” ujarnya.

Meski demikian, Andi menegaskan bahwa SBY masih mengedepankan pendekatan persuasif. Langkah hukum, menurutnya, merupakan opsi terakhir. Sebelum membawa persoalan ini ke ranah pidana atau perdata, SBY terlebih dahulu akan menempuh jalur somasi kepada pihak-pihak yang terbukti menyebarkan fitnah.

“Terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Ini soal keadilan. Pak SBY tidak melakukan apa yang dituduhkan, tetapi namanya difitnah secara terbuka,” kata Andi.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Arief juga mengimbau seluruh kader Partai Demokrat untuk tetap solid dan aktif membela SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ia menyebut serangan fitnah yang dialamatkan kepada SBY bersifat masif dan sistematis, sehingga memerlukan respons yang tegas namun tetap beretika.

“Kita tahu selama ini Pak SBY mengajarkan politik putih dan bersih. Tidak menyerang orang, tidak membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi, kita akan melawan dengan cara yang benar,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, belakangan media sosial diramaikan oleh narasi yang menyebut SBY sebagai aktor di balik isu ijazah palsu Jokowi, yang saat ini tengah menjadi perhatian publik dan disebut-sebut sedang ditangani Polda Metro Jaya. Narasi tersebut kerap mengaitkan Roy Suryo-mantan politisi Partai Demokrat dan eks Menteri Pemuda dan Olahraga pada era pemerintahan SBY-sebagai “jembatan” tudingan tersebut.

Hingga berita ini dirangkum, belum ada pernyataan resmi langsung dari Susilo Bambang Yudhoyono terkait langkah hukum yang akan ditempuh.

Namun, pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa segala bentuk fitnah dan disinformasi terhadap SBY akan dihadapi secara konstitusional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Reporter: Fahmy Nurdin

Editor: Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Deny Indrayana Dkk untuk Lengserkan Gibran
Rapat Pleno DPP Partai Golongan Berkarya Indonesia Rekomendasikan Zulfikar sebagai Kandidat Komisaris Independen Angkasa Pura II
Koordinator Tim Nasional Deklarasikan Tubagus Bahrudin sebagai Calon Presiden RI 2029-2034
Persatuan Olahraga Masyarakat Indonesia Deklarasikan Dukungan untuk Tubagus Bahrudin Menuju Pilpres 2029
Persatuan Buruh Kasar Indonesia Deklarasikan Dukungan kepada Tubagus Bahrudin untuk Pilpres 2029
APPTI Deklarasikan Dukungan kepada Cah Angon Tubagus Bahrudin Menuju Pilpres 2029
Persatuan Bongkar Muat Pelabuhan Seluruh Indonesia Deklarasikan Dukungan kepada Tubagus Bahrudin Menuju Pilpres 2029
Pilkades Serentak 2026 di 154 Desa Kabupaten Bekasi Rampung, Seluruh Tahapan Berlangsung Kondusif
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:04 WIB

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Deny Indrayana Dkk untuk Lengserkan Gibran

Minggu, 4 Oktober 2026 - 15:52 WIB

Rapat Pleno DPP Partai Golongan Berkarya Indonesia Rekomendasikan Zulfikar sebagai Kandidat Komisaris Independen Angkasa Pura II

Rabu, 30 September 2026 - 09:36 WIB

Koordinator Tim Nasional Deklarasikan Tubagus Bahrudin sebagai Calon Presiden RI 2029-2034

Senin, 28 September 2026 - 07:14 WIB

Persatuan Olahraga Masyarakat Indonesia Deklarasikan Dukungan untuk Tubagus Bahrudin Menuju Pilpres 2029

Sabtu, 26 September 2026 - 10:01 WIB

Persatuan Buruh Kasar Indonesia Deklarasikan Dukungan kepada Tubagus Bahrudin untuk Pilpres 2029

Berita Terbaru

Foto: Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, memberikan sambutan saat membuka kegiatan Senam Terapi Sehat Ling Tien Kung bersama Eltekers Indonesia Sejahtera di halaman Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Jumat (23/10/2026).

Wali Kota Jakarta Pusat

Munjirin Ajak ASN Jakarta Timur Jaga Kebugaran di Tengah Kesibukan Kerja

Jumat, 23 Okt 2026 - 23:36 WIB

Foto: Ketua Umum DePA-RI, Dr. TM Luthfi Yazid, SH, LL.M didampingi Ketua DPD Jawa Tengah A. Yudho P, SH, MH, MM menyerahkan cindera mata kepada UNISRI yang diterima oleh Rektor UNISRI, Prof. Dr. Sutoyo.

Organisasi Masyarakat

DePA-RI Gandeng UNISRI, Tekankan Integritas dan Etika dalam Pendidikan Advokat

Jumat, 23 Okt 2026 - 17:20 WIB