JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyebut ruang digital saat ini telah menjadi medan strategis dalam membentuk opini, pola pikir, hingga karakter masyarakat.
Hal itu disampaikan Djamari saat membuka Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2026).
Forum tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”. Kegiatan itu digelar untuk memperkuat koordinasi komunikasi publik pemerintah dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK).
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran,” kata Djamari.
Dia mengatakan pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengelola ruang digital. Sebab, apabila ruang tersebut tidak dikuasai, dapat dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan tertentu.
“Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” ujarnya.
Djamari juga menyoroti maraknya narasi negatif, kata-kata kasar, konten tidak senonoh, hingga DFK yang beredar di media sosial. Menurutnya, konten-konten tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pola pikir dan karakter masyarakat.
“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter,” katanya.
Dia mengingatkan agar masyarakat tidak lengah terhadap perkembangan informasi di ruang digital. Menurutnya, paparan narasi negatif secara terus-menerus dapat memengaruhi karakter bangsa.
“Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” tegas Djamari.
Perlu Koordinasi Lintas Sektor
Djamari mengatakan upaya menghadapi DFK membutuhkan koordinasi dan kekuatan bersama seluruh unsur pemerintah.
Menurut dia, apabila ruang informasi telah dikuasai pihak lain, pemerintah akan membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk mengambil kembali pengaruh di ruang tersebut.
“Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran,” ujarnya.
Karena itu, dia meminta kekuatan yang dimiliki pemerintah, termasuk TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat, dikoordinasikan secara optimal.
“Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” kata Djamari.
Dia menegaskan pengelolaan informasi publik saat ini tidak cukup hanya dilakukan melalui fungsi publikasi. Humas pemerintah perlu bertransformasi menjadi pengelola komunikasi strategis sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan kejahatan digital dan perlindungan data nasional.
Djamari menilai penguatan komunikasi publik menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan digital, serta mempertahankan stabilitas nasional.
Dia pun mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk menghadirkan informasi yang benar, positif, serta mampu membangun optimisme publik.
“Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” pungkasnya.
Forum Bakohumas tersebut turut menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebagai narasumber.
Hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
