JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan penyegaran besar-besaran di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan merotasi dan memutasi 424 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen).
Kebijakan tersebut tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolri yang diterbitkan pada 30 Agustus 2026, masing-masing ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026.
Dari total 424 personel yang masuk dalam daftar mutasi, sebanyak 344 personel mendapatkan promosi atau penempatan pada jabatan baru. Sementara sebagian lainnya mendapat penugasan terkait pendidikan, penyelesaian pendidikan, hingga memasuki masa pensiun.
Rotasi tersebut tidak hanya menyentuh jabatan di tingkat Markas Besar Polri, tetapi juga sejumlah posisi strategis di kewilayahan, termasuk pergantian pimpinan kepolisian daerah dan wakil kepala kepolisian daerah.
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah penunjukan Brigjen Pol. Hengki Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya.
Hengki sebelumnya menjabat Wakapolda Riau. Ia menggantikan Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru, yang selanjutnya mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I pada Sespim Lemdiklat Polri.
Pergantian tersebut menempatkan Hengki sebagai pimpinan baru Polda Papua Barat Daya di tengah karakteristik wilayah yang memiliki tantangan keamanan, geografis, sosial, dan pelayanan masyarakat yang kompleks.
Jabatan Wakapolda Riau yang ditinggalkan Hengki selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol. Simson Zet Ringu, yang sebelumnya menjabat Wakapolda Gorontalo. Sementara posisi Wakapolda Gorontalo diisi Kombes Pol. Dedy Suhartono, yang sebelumnya bertugas di lingkungan Korlantas Polri.
Penunjukan Hengki juga menjadi perhatian karena rekam jejaknya dalam penanganan sejumlah perkara yang melibatkan kelompok Hercules Rosario de Marshall.
Saat menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat pada 2013, Hengki terlibat dalam penanganan kasus pemerasan dan kekerasan yang dikaitkan dengan kelompok Hercules. Polisi kemudian menangkap Hercules bersama puluhan orang lainnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Lima tahun kemudian, ketika Hengki menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat, polisi kembali mengamankan Hercules. Saat itu, Hercules ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyerangan dan penguasaan lahan di Kalideres, Jakarta Barat.
Rekam jejak tersebut menjadi salah satu bagian dari perjalanan karier Hengki yang kini membawanya ke Papua Barat Daya. Namun, penempatan sebagai Kapolda merupakan keputusan organisasi yang secara resmi dijelaskan Polri sebagai bagian dari pembinaan karier, kebutuhan organisasi, kompetensi, pengalaman, serta tantangan tugas.
Selain Papua Barat Daya, rotasi juga terjadi di Polda Sulawesi Utara.
Brigjen Pol. Yudo Hermanto, yang sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri, dipercaya menduduki posisi Kapolda Sulawesi Utara.
Yudo menggantikan Irjen Pol. Roycke Harry Langie, yang mendapat penugasan baru sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi atau Astamaops Kapolri.
Dengan demikian, perubahan tersebut tidak sekadar mengganti pimpinan kewilayahan, tetapi juga menggeser sejumlah perwira ke posisi strategis di tingkat pusat.
Roycke Harry Langie menempati posisi Astamaops menggantikan Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, yang dimutasikan sebagai Pati Stamaops Polri dalam rangka pensiun.
Perubahan juga terjadi pada sejumlah posisi Wakapolda.
Di Maluku Utara, Brigjen Pol. D.I. Susetio Cahyadi dipercaya menjabat Wakapolda Maluku Utara menggantikan Brigjen Pol. Stephen Maleachi Napiun.
Stephen selanjutnya mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Rangkaian pergeseran ini memperlihatkan bahwa mutasi tidak hanya diarahkan kepada pergantian pejabat aktif, tetapi juga menjadi bagian dari siklus karier personel Polri, termasuk penugasan di bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi.
Di tingkat Mabes Polri, rotasi turut menyentuh sejumlah jabatan penting.
Irjen Pol. Jawari mendapat amanah sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) menggantikan Irjen Pol. Anwar yang dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri dalam rangka pensiun.
Kemudian, Irjen Pol. Ruslan Ependi dipercaya menjabat Koordinator Staf Ahli Kapolri (Koorsahli), menggantikan Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak, yang dimutasikan sebagai Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun.
Sementara itu, Kombes Pol. Ian Rizkian Milyardin mendapat penugasan sebagai Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri. Posisi yang ditinggalkannya kemudian terkait dengan pergeseran jabatan lain di lingkungan Baharkam Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa rotasi dan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel.
Menurut Johnny, penempatan seorang perwira pada jabatan baru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, pengalaman, serta tantangan tugas yang akan dihadapi.
“Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pada jabatan baru tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Ia meminta para pejabat yang memperoleh penugasan baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing dan memastikan program organisasi tetap berjalan.
Menurutnya, setiap jabatan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan secara optimal, termasuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang sudah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Johnny.
Dalam konteks kewilayahan, pergantian Kapolda dan Wakapolda bukan sekadar persoalan pergantian nama dalam struktur organisasi. Setiap pejabat baru akan berhadapan dengan karakteristik persoalan yang berbeda di wilayah penugasannya.
Bagi Hengki Haryadi, penugasan sebagai Kapolda Papua Barat Daya akan menjadi tantangan baru setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai Wakapolda Riau.
Polda Papua Barat Daya membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional.
Sementara di Sulawesi Utara, Yudo Hermanto akan menghadapi tugas baru sebagai Kapolda setelah sebelumnya berada di lingkungan Divpropam Polri.
Karena itu, efektivitas rotasi tersebut pada akhirnya tidak hanya akan diukur dari perubahan struktur dan jabatan, tetapi dari kemampuan pejabat baru menerjemahkan mandat organisasi ke dalam kinerja nyata di lapangan.
Polri menyatakan penyegaran organisasi tersebut diharapkan menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat kemampuan institusi menghadapi tantangan keamanan dan pelayanan masyarakat ke depan.
“Pada prinsipnya, seluruh proses mutasi ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat kepemimpinan, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujar Johnny.
Dengan rotasi 424 Pati dan Pamen tersebut, Polri kini memasuki fase konsolidasi baru. Para pejabat yang memperoleh promosi maupun penugasan baru dituntut tidak hanya segera menyesuaikan diri dengan jabatan masing-masing, tetapi juga membuktikan bahwa penyegaran organisasi benar-benar bermuara pada peningkatan profesionalisme, efektivitas penegakan hukum, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Editor: Fahmy Nurdin
