JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama PERURI memperkuat sinergi untuk mempercepat integrasi layanan publik dan membangun ekosistem digital pemerintah yang berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan transformasi digital pemerintah tidak sekadar menghasilkan aplikasi baru, tetapi mampu menyederhanakan proses, menghubungkan layanan lintas instansi, serta memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Hal itu dibahas dalam audiensi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dengan Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Sabtu (28/8).
Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan penugasan PERURI dalam penyelenggaraan GovTech/INA Digital dan layanan digital prioritas pemerintah. Pembahasan mencakup aspek tata kelola, pembiayaan, hingga pengelolaan talenta digital.
Wamen PANRB Purwadi Arianto mengatakan GovTech perlu mengambil peran lebih strategis dalam menghubungkan proses bisnis, data, dan pelayanan lintas instansi.
Menurutnya, peran GovTech tidak cukup hanya sebagai pengembang aplikasi. Platform tersebut harus menjadi pengungkit perubahan tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih terintegrasi.
“GovTech perlu kita dorong tidak hanya sebagai pengembang aplikasi, tetapi sebagai pengungkit transformasi pemerintah yang mampu mengintegrasikan layanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Purwadi.
Purwadi mengatakan kebutuhan integrasi semakin mendesak mengingat masih terdapat lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintah yang dikembangkan secara sektoral.
Banyaknya aplikasi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi dan membuat interoperabilitas serta pertukaran data antarsistem belum berjalan optimal.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan berbagai sistem digital dapat saling terhubung sehingga layanan lintas instansi dapat diberikan secara lebih terpadu dan efisien.
Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko mengatakan berbagai inisiatif digital pemerintah yang telah berjalan perlu disatukan dalam kerangka yang lebih terarah.
“Kita harapannya GovTech ini bisa menjadi payung,” ujar Teguh.
Selain integrasi layanan, audiensi juga membahas skema pembiayaan dan pengelolaan talenta digital. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan platform serta kompetensi digital yang telah dibangun.
Pembiayaan dan pengelolaan talenta juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pola pengembangan sistem yang berbasis proyek sehingga keberlanjutan ekosistem digital pemerintah dapat lebih terjamin.
Purwadi menegaskan keberhasilan transformasi digital pemerintah pada akhirnya harus diukur dari perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
Sejumlah indikator yang dapat digunakan antara lain berkurangnya pengisian data secara berulang, waktu penyelesaian layanan yang lebih singkat, meningkatnya pemanfaatan bersama komponen digital, serta kepuasan pengguna.
Dengan arah tersebut, GovTech diharapkan tidak berhenti sebagai software factory, melainkan berkembang menjadi government transformation engine yang mendorong pemerintahan bekerja semakin terpadu, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
