JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak seluruh masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar kawasan depan Gedung MPR/DPR RI untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya penyampaian aspirasi. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya memastikan kegiatan demokrasi tetap berjalan tertib tanpa mengganggu hak masyarakat lain yang menjalankan aktivitas di kawasan tersebut.
Polri menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan aspirasi juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan ketertiban umum, keamanan, serta kepentingan masyarakat luas.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Karena itu, Polri mendorong agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dengan tetap menghormati hak masyarakat lainnya.
“Polri mengajak seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Mari kita hormati hak masyarakat lainnya untuk tetap menjalankan aktivitas dengan nyaman,” ujar Johnny Edison Isir, Kamis (27/8/2026).
Menurut dia, keberadaan massa yang menyampaikan aspirasi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat lain dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Prinsip tersebut menjadi penting terutama ketika kegiatan berlangsung di kawasan yang merupakan ruang publik dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.
Polri, kata Johnny, berupaya memastikan agar ruang penyampaian aspirasi tetap terbuka, tetapi pada saat yang sama keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan juga harus dijaga.
Polri memandang penyampaian pendapat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, pendekatan yang dikedepankan bukan semata-mata pengamanan kegiatan, tetapi juga membangun kesadaran bersama agar kebebasan berekspresi dapat berlangsung secara tertib.
Dalam konteks tersebut, masyarakat yang menyampaikan aspirasi diharapkan memperhatikan situasi di sekitar lokasi, termasuk akses masyarakat umum, aktivitas pengguna jalan, serta kepentingan warga yang tidak terlibat dalam kegiatan penyampaian pendapat.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hak menyampaikan aspirasi berjalan beriringan dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
“Polri mengapresiasi APMB dan seluruh elemen masyarakat yang telah bekerja sama menjaga situasi tetap aman, tertib dan kondusif selama penyampaian pendapat di muka umum,” kata Johnny.
Apresiasi tersebut diberikan kepada APMB serta berbagai elemen masyarakat yang dinilai turut berkontribusi dalam menjaga situasi selama kegiatan berlangsung. Kerja sama antara aparat dan masyarakat dipandang menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana yang tetap terkendali.
Pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi, menurut Polri, tidak hanya berkaitan dengan kelompok yang berada di lokasi aksi. Aparat juga berkepentingan memastikan masyarakat lain tetap dapat menjalankan aktivitasnya tanpa merasa terganggu ataupun terhambat.
Karena itu, imbauan untuk menjaga ketertiban diarahkan kepada seluruh pihak. Massa penyampai aspirasi diharapkan dapat menjaga ketenangan, sementara masyarakat yang berada di sekitar lokasi juga diimbau untuk turut menjaga situasi agar tidak mudah terjadi gesekan.
Polri menilai situasi yang aman tidak hanya tercipta karena kehadiran personel kepolisian, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Kesadaran bersama untuk menahan diri, menghormati perbedaan pendapat, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Johnny juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang ikut berperan dalam menciptakan suasana aman dan nyaman selama kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung.
Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap terciptanya keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada publik.
“Polri berterima kasih atas kerja sama seluruh masyarakat. Polri akan tetap konsisten memberikan pelayanan agar seluruh kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib dan nyaman,” tutupnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Polri menempatkan aspek pelayanan publik sebagai bagian penting dalam pengamanan kegiatan masyarakat. Di satu sisi, hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat perlu dihormati. Di sisi lain, masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi juga memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman serta menjalankan aktivitasnya secara normal.
Dengan pendekatan tersebut, penyampaian aspirasi diharapkan dapat berlangsung dalam suasana yang tertib, damai dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan publik yang lebih luas.
Pada akhirnya, keamanan di sekitar kawasan Gedung MPR/DPR RI tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat. Massa aksi, masyarakat umum, organisasi masyarakat, serta seluruh pihak yang berada di sekitar lokasi memiliki peran dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Kebebasan menyampaikan pendapat dan ketertiban umum bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersamaan apabila setiap pihak memahami batas haknya, menghormati hak orang lain, serta mengedepankan sikap saling menghargai dalam menjalankan aktivitas di ruang publik.
Editor: Fahmy Nurdin
