JAKARTA – Polda Metro Jaya menyiagakan 9.242 personel gabungan untuk memberikan pelayanan, pengamanan, sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah hukumnya pada Selasa (18/8/2026). Ribuan personel tersebut disiapkan untuk mengawal 47 kegiatan, yang terdiri atas 31 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan 16 kegiatan masyarakat.
Pengamanan tersebut menjadi bagian dari langkah kepolisian untuk memastikan berbagai aktivitas publik dapat berlangsung aman dan tertib, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelum diterjunkan ke sejumlah titik pengamanan, personel gabungan terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya pada pukul 08.00 WIB. Dari lokasi tersebut, personel kemudian disebar sesuai kebutuhan pengamanan di berbagai wilayah, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, kekuatan pengamanan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, serta personel bantuan dari Mabes Polri.
“Sebanyak 9.242 personel gabungan terdiri dari 5.670 personel Polda Metro Jaya, 222 personel Polres jajaran, 1.500 personel TNI, dan 1.850 personel BKO Mabes Polri,” ujar Budi Hermanto.
Menurut Budi, pengerahan personel tidak semata-mata diarahkan untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat. Kehadiran aparat juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan kegiatan ekonomi, pendidikan, transportasi, pekerjaan, dan aktivitas harian warga tetap dapat berjalan.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu, kepolisian mengedepankan pendekatan pengamanan yang memungkinkan aspirasi masyarakat disampaikan secara aman, tertib, dan bertanggung jawab.
Budi Hermanto mengapresiasi mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang telah menyampaikan pemberitahuan terkait rencana kegiatan mereka.
“Kami mengapresiasi rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan pemberitahuan kegiatan. Kehadiran TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan memberikan rasa aman agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa hak menyampaikan pendapat berjalan beriringan dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Ketentuan mengenai hal tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Kepolisian mengingatkan peserta kegiatan untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, termasuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Pesan tersebut menjadi penting karena lokasi kegiatan berada di tengah kawasan yang tetap menjadi pusat aktivitas masyarakat. Di sekitar titik aksi, terdapat warga yang harus bekerja, menggunakan transportasi umum maupun pribadi, menjalankan kegiatan usaha, mengakses fasilitas publik, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari.
Budi menekankan, pengamanan tidak boleh dipandang hanya dari sisi kegiatan yang berlangsung, tetapi juga dari kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
“Di sekitar lokasi kegiatan masih banyak masyarakat yang menjalankan aktivitas rutin. Karena itu, kami berharap penyampaian aspirasi tetap berjalan tertib dengan memperhatikan hak masyarakat lainnya,” ujarnya.
Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan hak masyarakat untuk memperoleh rasa aman serta menjalankan aktivitas secara normal menjadi salah satu perhatian utama aparat.
Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat yang hendak melintas atau beraktivitas di kawasan Bundaran HI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Monas, serta wilayah sekitarnya untuk memperhatikan perkembangan situasi dan informasi dari petugas di lapangan.
Masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial, tetapi juga memperhatikan arahan resmi apabila terjadi perubahan situasi di lapangan.
Banyaknya kegiatan yang berlangsung secara bersamaan berpotensi memengaruhi mobilitas kendaraan di sejumlah ruas jalan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas yang penerapannya disesuaikan dengan perkembangan situasi.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pengalihan atau penyesuaian arus lalu lintas tidak dilakukan secara otomatis di seluruh lokasi. Kebijakan tersebut bersifat situasional, dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan kendaraan, keberadaan massa, kondisi ruas jalan, serta kebutuhan keselamatan pengguna jalan.
Apabila terjadi kepadatan dan diperlukan pengaturan tambahan, petugas di lapangan akan melakukan pengalihan arus guna menjaga kelancaran lalu lintas.
Karena itu, pengguna jalan yang memiliki tujuan menuju kawasan pusat Jakarta diimbau memperhitungkan waktu perjalanan dan mengikuti petunjuk petugas apabila terjadi perubahan pola lalu lintas.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga mencakup pengelolaan mobilitas warga agar roda aktivitas kota tetap berjalan.
Di tengah pelaksanaan pengamanan, terdapat pesan kemanusiaan yang turut ditunjukkan personel gabungan. Para personel mengenakan pita hitam di lengan kiri sebagai simbol solidaritas, keprihatinan, dan duka cita atas musibah gempa bumi yang menimpa masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pita tersebut menjadi simbol bahwa pelaksanaan tugas pengamanan tetap disertai kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
Budi Hermanto mengatakan, penggunaan pita hitam merupakan bentuk solidaritas aparat terhadap masyarakat NTT yang terdampak bencana.
“Pita hitam yang kami kenakan merupakan bentuk solidaritas dan duka cita atas musibah yang dialami saudara-saudara kita di NTT. Kami mendoakan masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan proses penanganan dapat berjalan lancar,” pungkasnya.
Dengan kekuatan 9.242 personel gabungan, Polda Metro Jaya berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul dari puluhan kegiatan yang berlangsung di wilayah hukumnya.
Namun, ukuran keberhasilan pengamanan bukan semata-mata dilihat dari jumlah personel yang diterjunkan. Pengamanan juga diuji dari kemampuan aparat menjaga agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara tertib, sementara warga lainnya tetap dapat menjalankan aktivitas tanpa gangguan yang tidak diperlukan.
Di sisi lain, peserta kegiatan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menaati ketentuan hukum, menghormati pengguna jalan serta masyarakat sekitar, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik.
Polda Metro Jaya berharap seluruh rangkaian kegiatan pada Selasa (18/8/2026) dapat berlangsung aman, tertib, damai, dan lancar.
Kepolisian juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi, menahan diri, serta menghormati hak satu sama lain. Dengan pendekatan tersebut, kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik diharapkan tetap berjalan seiring dengan terjaganya keamanan, ketertiban, dan aktivitas masyarakat secara keseluruhan.
Editor: Fahmy Nurdin
