JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat strategis di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 2 September 2026.
Pergantian tersebut mencakup sejumlah jabatan penting di tingkat Markas Besar Polri maupun kepolisian daerah. Rotasi ini sekaligus menandai berakhirnya masa tugas sejumlah perwira tinggi yang memasuki masa pensiun serta penempatan pejabat baru pada sejumlah posisi strategis.
Informasi mengenai sertijab tersebut juga dipublikasikan melalui kanal resmi Tribrata News Polri.
Salah satu pergantian paling menonjol terjadi pada posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri). Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si., menyerahkan jabatan tersebut setelah memasuki masa pensiun.
Posisi Astamaops Kapolri kemudian dipercayakan kepada Irjen Pol. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Pergantian tersebut menempatkan Roycke pada salah satu posisi strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi operasi kepolisian secara nasional.
Peralihan jabatan Astamaops menjadi salah satu bagian penting dalam rotasi kali ini. Jabatan tersebut memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi Polri karena berkaitan dengan koordinasi bidang operasional.
Dengan berakhirnya masa dinas Fadil Imran, Polri kemudian menempatkan Roycke Harry Langie untuk melanjutkan tugas pada posisi tersebut.
Sementara itu, kursi Kapolda Sulawesi Utara yang ditinggalkan Roycke selanjutnya diisi Brigjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., yang sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri.
Rangkaian perpindahan tersebut menunjukkan adanya pola rotasi berjenjang, yakni pejabat dari kewilayahan mendapat penugasan di tingkat Mabes, sementara posisi yang ditinggalkan kemudian diisi pejabat lain dari struktur Mabes Polri.
Rotasi juga berlangsung pada posisi Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri.
Irjen Pol. Dr. Anwar, S.I.K., M.Si., memasuki masa pensiun setelah sebelumnya menduduki jabatan tersebut. Posisi As SDM Kapolri selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H.
Jawari sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Pergantian pada sektor sumber daya manusia memiliki arti penting karena fungsi tersebut berkaitan dengan pembinaan personel, pengembangan karier, pendidikan serta berbagai aspek manajemen sumber daya manusia di lingkungan Polri.
Karena itu, pejabat baru diharapkan mampu memastikan proses pembinaan personel berjalan secara profesional, terukur dan berkesinambungan.
Pergantian lainnya terjadi pada posisi Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri.
Irjen Pol. Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si., yang sebelumnya menduduki posisi tersebut memasuki masa pensiun. Jabatan Koorsahli Kapolri selanjutnya diemban Irjen Pol. Drs. Ruslan Effendi, M.Si., yang sebelumnya menjabat Sahli Sosial Politik Kapolri.
Perubahan tersebut turut memperkuat penyegaran pada jajaran strategis Mabes Polri.
Koorsahli memiliki peran dalam memberikan masukan dan pertimbangan strategis kepada Kapolri melalui para staf ahli. Dengan pergantian tersebut, kesinambungan fungsi pemberian rekomendasi strategis kepada pimpinan menjadi salah satu aspek yang harus dijaga oleh pejabat baru.
Pergantian yang juga mendapat perhatian terjadi di wilayah Papua Barat Daya.
Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han., yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat Daya, mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Posisi Kapolda Papua Barat Daya kemudian diisi Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau.
Perubahan kepemimpinan di Polda Papua Barat Daya menjadi salah satu bagian penting dari rotasi karena jabatan tersebut memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di salah satu provinsi baru di kawasan Papua.
Kapolda yang baru akan menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga kebutuhan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat.
Pada saat yang sama, kesinambungan pelayanan kepolisian kepada masyarakat menjadi hal yang harus tetap dijaga selama proses transisi kepemimpinan.
Selain posisi-posisi tersebut, sertijab juga mencakup sejumlah jabatan lain di lingkungan Polri.
Beberapa di antaranya adalah Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri, Kepala Biro Pembinaan Operasional (Karobinopsnal) Baharkam Polri, serta Kepala Bagian Pengamanan dan Pengawalan (Kabagpamwal) Roprovos Divpropam Polri.
Dengan demikian, rotasi kali ini tidak hanya menyentuh satu bidang tertentu, tetapi mencakup beberapa lini strategis dalam struktur organisasi Polri.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari proses penyegaran sekaligus pembinaan karier personel di tubuh kepolisian.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus proses pembinaan karier dan penyegaran organisasi.
Menurut Isir, pergantian pejabat dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
Polri juga menekankan bahwa pejabat yang menerima amanah baru harus segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta meneruskan program yang telah berjalan.
Setiap pergantian pejabat, kata Isir, bukan sekadar perubahan posisi dalam struktur organisasi, tetapi juga membawa konsekuensi berupa tanggung jawab baru yang harus dijalankan dengan integritas dan profesionalitas.
“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas, profesionalitas, dan komitmen,” ujar Isir.
Ia menegaskan, Polri berharap para pejabat yang baru dapat segera menjalankan tugas dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi maupun masyarakat.
Pergantian sejumlah pejabat strategis tersebut pada akhirnya akan diuji melalui kemampuan masing-masing pejabat dalam menerjemahkan kebijakan pimpinan ke dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Bagi pejabat di tingkat Mabes Polri, tantangannya adalah memastikan kebijakan dan koordinasi antarfungsi berjalan efektif. Sementara bagi pejabat kewilayahan, ukuran keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh stabilitas keamanan, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi dan kepercayaan publik.
Khusus Polda Papua Barat Daya, kepemimpinan baru memiliki pekerjaan penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Rotasi jabatan pada dasarnya merupakan hal yang lazim dalam organisasi kepolisian. Namun, efektivitas pergantian tersebut tetap bergantung pada kemampuan pejabat baru dalam menjaga program yang sudah berjalan sekaligus melakukan perbaikan apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan tugas.
Dengan sertijab yang dipimpin langsung Kapolri, Polri kini memasuki fase baru di sejumlah posisi strategis. Para pejabat yang menerima amanah baru dituntut segera bekerja, menjaga profesionalitas, dan memastikan perubahan kepemimpinan tidak mengganggu pelayanan publik.
Pada saat yang sama, berakhirnya masa dinas sejumlah perwira tinggi menjadi bagian dari siklus regenerasi di tubuh Polri, sementara pejabat yang menggantikan mereka dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan fungsi organisasi tetap berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Editor: Fahmy Nurdin
