Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri bedah buku karya wartawan senior J. Osdar berjudul Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung yang digelar di Parle, Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan manifestasi nyata dari politik akal sehat yang berakar pada amanat konstitusi. Ia menyebut buku tersebut berhasil memotret konsistensi pemikiran Prabowo yang telah terbangun selama puluhan tahun, bukan sekadar pencitraan politik sesaat.
Fadli mengungkapkan, dirinya mengenal Prabowo sejak sama-sama aktif di Center for Policy and Development Studies (CPDS) pada 1993. Menurutnya, apa yang dijalankan Presiden saat ini merupakan pelaksanaan dari dialektika pemikiran panjang tersebut.
Pak Prabowo tidak berubah. Apa yang beliau lakukan hari ini adalah exercise atau pelaksanaan dari akal sehat itu sendiri. Bagi beliau, akal sehat tidak boleh berhenti di ruang diskusi atau perdebatan intelektual, tetapi harus dilaksanakan melalui jalur politik,” ujar Fadli.
Ia kemudian menarik benang merah antara langkah Prabowo dengan tradisi intelektual para pendiri bangsa. Fadli mencontohkan Soekarno dengan PNI, Mohammad Hatta dengan PNI Pendidikan, hingga Sutan Sjahrir dan Muhammad Natsir yang mendirikan partai politik sebagai kendaraan membumikan ideologi.
Poin krusial yang ditekankan Fadli dalam forum tersebut adalah komitmen Presiden Prabowo untuk meluruskan kembali arah ekonomi nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945. Ia menyinggung kebijakan strategis seperti swasembada pangan dan energi, serta program makan bergizi gratis sebagai upaya mengoreksi praktik liberalisasi ekonomi yang dinilai berlebihan.
Pekerjaan besar kita sekarang adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme. Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi kita ke jalur konstitusi yang sifatnya imperatif: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat,” kata Fadli.
Fadil juga memaparkan tiga pilar utama yang tengah dibangun pemerintahan Presiden Prabowo, yakni getting institution right atau pembenahan institusi negara, getting intervention right melalui intervensi negara yang terukur, serta getting coordination right dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Acara bedah buku ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Anggota DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi, Rocky Gerung, serta para pegiat literasi. Diskusi dipandu oleh Effendi Gazali dengan pembicara Jimly Asshiddiqie, Aris Marsudiyanto, Suryopratomo, dan Anindya Novan Bakrie.
Melalui buku ini, diharapkan tercipta ruang refleksi sekaligus pengingat bahwa kekuasaan sejatinya merupakan alat untuk melayani kepentingan nasional dengan ketenangan dan kedewasaan.
