JAKARTA – Pemerintah mendorong penguatan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui pembaruan Undang-Undang tentang Kadin. Langkah tersebut ditandai dengan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin kepada DPR RI, Selasa (17/11).
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerahkan DIM tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Budi mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani yang bertindak sebagai koordinator penyusunan DIM Pemerintah.
Budi mengatakan, pembaruan regulasi Kadin menjadi salah satu langkah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan investasi sekitar Rp13.032 triliun selama periode 2025–2029.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang melibatkan dunia usaha secara terorganisasi.
“Kadin memiliki posisi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kadin berperan menghimpun suara dunia usaha, menyampaikan masukan kebijakan, hingga membantu pelaku usaha untuk tumbuh serta masuk ke rantai pasok dan pasar global,” ujar Budi.
Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang saat ini berlaku telah berusia hampir empat dekade. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penyesuaian agar organisasi Kadin semakin adaptif terhadap perkembangan dunia usaha.
Budi menambahkan, RUU Kadin tidak hanya mengatur organisasi, tetapi juga menata hubungan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong investasi, perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam DIM yang disusun bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian UMKM, pemerintah mengajukan enam pokok masukan.
Pertama, memperkuat kedudukan Kadin sebagai satu wadah induk yang mandiri dengan pengaturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) melalui musyawarah nasional.
Kedua, memperjelas kedudukan dan fungsi Kadin, termasuk dalam advokasi kebijakan, pembinaan, serta pendampingan pelaku usaha.
Ketiga, menyelaraskan pelaksanaan fungsi Kadin dengan kewenangan sektoral kementerian dan lembaga. Penguatan peran tersebut juga diarahkan untuk mendukung diplomasi ekonomi Indonesia bersama perwakilan diplomatik dan konsuler RI serta memperkuat kerja sama dengan perwakilan perdagangan dan investasi.
Keempat, memperkuat keterlibatan Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, serta kemitraan antara usaha besar dan UMKM.
Kelima, memperkuat tata kelola dan pengawasan organisasi, termasuk memastikan pengelolaan pendanaan dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, diaudit, dan terintegrasi.
Keenam, mengatur ketentuan peralihan agar Kadin dapat menyesuaikan AD/ART setelah undang-undang baru diberlakukan.
“Kami siap membahas DIM Pemerintah secara konstruktif bersama DPR. Kami memohon dukungan seluruh pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI terhadap DIM Pemerintah ini,” kata Budi.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin, Adisatrya Suryo Sulisto, menyatakan dukungannya terhadap pembaruan undang-undang tersebut.
Menurut Adisatrya, penguatan regulasi diperlukan agar Kadin tidak hanya menjadi wadah komunikasi dan representasi dunia usaha, tetapi juga mampu menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan kebijakan pemerintah.
Selain itu, Kadin diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM serta memberikan manfaat nyata bagi para anggotanya.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR RI menyepakati pembahasan RUU Kadin dilakukan melalui Panja RUU Kadin. DPR juga menargetkan pembahasan regulasi tersebut rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.




































